PARIPURNA. dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Raperda ABPD-P) Tahun 2019 di DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (5/8/2019). Foto: Bayu_Silmed
in

Wawako Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBD-P 2019, Fraksi PKB Bahas Cikencreng

LUBUKLINGGAU, Silmed.id– Wakil Walikota (Wawako) Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Raperda ABPD-P) Tahun 2019 di depan rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (5/8/2019).

Dalam penjelasannya, Wawako mengungkapkan Perubahan APBD 2019 dengan asumsi dasar, Pendapatan Daerah bertambah dari Rp 1.102.369.422.773,46 menjadi Rp 1.163.249.451.874,36. Rinciannya, PAD bertambah sebesar Rp 18.039.253.223,08, pendapatan dana perimbangan berkurang sebesar Rp 9.362.756.886.00, pendapatan daerah yang sah bertambah sebesar Rp 52.203.532.763.82, belanja daerah berubah menjadi sebesar Rp 1.073.069,285.017,64.
Selanjutnya menurut Wawako, Perubahan APBD tahun 2019 digambarkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan perubahan APBD tahun 2019.

“Seperti pos pendapatan daerah lebih didominasi pendapatan dari pemerintah pusat, seperti DAK fisik dan non fisik, dana bagi hasil, dana bantuan operasional sekolah serta dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, serta didukung oleh dana bagi hasil pajak provinsi,” jelasnya.

Selanjutnya disampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi (PUF) Dewan terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD-P yang disampaikan pihak eksekutif tersebut. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya mengatakan bahwa Pandangan Umum Fraksi Dewan sangat penting sebagai bahan masukan untuk proses Rancangan APBD Perubahan Kota Lubuklinggau 2019.

Pandangan umum pertama disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Neli Murniati. Salah satu usulan yang disampaikan Fraksi Golkar adalah agar Pemkot Lubuklinggau memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada ASN dilingkungan Pemkot Lubuklinggau setidaknya selama sepuluh bulan dalam satu tahunnya.

“Hal ini tidak lain bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja mereka (ASN, red). Kemudian kami juga mengkritisi terhadap lelang jabatan, pengisian jabatan pada instansi-instansi agar lebih objektif. Terlebih saat melakukan lelang jabatan agar lebih objektif dalam memberikan penilaian kepada ASN sehingga hasilnya memang benar-benar maksimal,” sebutnya.

Selain itu Fraksi Golkar juga berharap kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengevaluasi kinerja OPD. Karena setelah dinilai ditemukan ada beberapa OPD akan lebih baik bila disatukan (digabung) kembali terutama untuk efisiensi anggaran. “Jangan sampai, sebagian struktur OPD hanya mengakomodir jabatan esselon,” singgungnya.

FG juga menyarankan agar Pemkot Lubuklinggau dapat mengalokasikan dana operasional yang cukup memadai untuk menghindari pungutan liar (Pungli). Kemudian, dia menghimbau kepada Pemkot Lubuklinggau agar mengoptimalkan fasilitas olahraga yang dibangun saat Porprov 4 tahun lalu.

“Kami siap membuka ruang bagi Pemkot Lubuklinggau untuk mencari pihak dalam hal mengelola fasilitas tersebut dengan baik dan bisa meningkatkan PAD,” tawarnya seraya menambahkan secara umum FG menerima dan menyetujui Raperda APBD-P 2019 untuk dibahas tingkat selanjutnya.

Pandangan umum selanjutnya disampaikan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Merizal mengharapkan kepada Pemkot Lubuklinggau agar memanfaatkan anggaran sesuai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjalankan kegiatan sesuai APBD 2019.
“Kami juga meminta Pemkot Lubuklinggaun agar menyelesaikan masalah lahan cikencreng yang akhir-akhir ini kembali mencuat. Jangan sampai meresahkan dan merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Yusri Daud. F-PDIP mengaku sangat memahami tentang nota keuangan ini dan menyetujui untuk dibahas tingkat selanjutnya.
Sementara, Fraksi Indonesia Raya Adil Sejahtera yang disampaikan Murdianto menghimbau agar Pemkot Lubuklinggau serius dalam menggarap retribusi daerah.

“Sampai saat ini penarikan retribusi masih sangat minim, untuk itu kami meminta kepada Pemkot Lubuklinggau agar membentuk tim khusus dalam menangani hal ini untuk mengatasi minimnya PAD. Kami juga menyampaikan apresiasi dan tanggapan Pemkot Lubuklinggau yang sangat besar akan tetapi prihatin dengan menjamurnya pedagang disepanjang jalan protokol dan mengganggu pengguna jalan, terkesan kota ini semrawut, diharapkan instansi terkait dapat merapikan dan menindaklanjuti hal tersebut,” papar Politisi Gerindra ini.

Dari Fraksi Nasdem yang disampaikan Zuubar bahwa pihaknya menyambut baik atas penyampaian Nota Keuangan serta Raperda APBD Perubahan 2019. Fraksi ini menyoroti RSUD Siti Aisyah yang masih ditemukan petugas medis yang belum memiliki rekomendasi STR perawat.

“Ini harus menjadi perhatian serius oleh pihak RSUD Siti Aisyah,” pintanya.

Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Nasdem ini menyetujui penyampaian Nota Keuangan RAPBD-P untuk dibahas ditingkat selanjutnya.

Kemudian, Raden Syahlendra dari Fraksi PKB menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kerja cepat dan tepat waktu pihak eksekutif sehingga Nota Keuangan RAPBD-P disampaikan sesuai jadwal.

“Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Pertama masalah lahan cikencreng, namun syukur Alhamdulillah berdasarkan musyawarah ada pemisahan seluruh luas wilayah bagian-bagiannya, persoalan muncul kembali selama ini ditempati kebun dan perumahan warga, mereka mengajukan tuntutan. Tim yang dibentuk mesti hati-hati dalam mengakomodir permintaan masyarakat sehingga menghasilkan win win solution dengan harapan tidak ada yang dirugikan namun harus sesuai hukum,” imbuhnya.

Selain itu Fraksi PKB juga menyoroti tentang dana kelurahan. PKB meminta agar masing-masing kelurahan mengerjakan berbagai program tersebut dengan baik dan tepat waktu sehingga dananya segera terealisasi dan menjadi solusi dari beberapa permasalahan di kelurahan-kelurahan.
Raden juga menghimbau agar wali kota dan wakil walikota mengingatkan kepada Direktur PDAM agar dapat hadir dalam undangan rapat seperti ini.

“Karena keluhan masyarakat harus dijawab dan kita harus cepat tanggap. Memasuki musim kemarau banyak keluhan di masyarakat, jangan sampai muncul di medsos, kita yang malu,” pungkasnya.

Fraksi Bintang Pembangunan yang disampaikan Apri Ahmadi mengusulkan terkait dengan retribusi parkir, agar petugas parkir memiliki karcis parkir.

“Sehingga bisa kita hitung dengan jelas hasilnya, polanya harus kita ubah, kita hitung sesuai dengan potongan karcis. Sehingga, retribusi parkir tertarik dengan baik dan bisa menghindari kebocoran PAD,” sarannya.

PENULIS: Bayu Pratama Sembiring
EDITOR: Dodi Chandra

Sampah Dibuang Sembarangan, Warga Risih Pemukiman Kumuh

Bahas Dana Kelurahan, Sumber Agung Adakan Rapat Koordinasi