JELASKAN : Walikota Lubuklinggau, H SN. Prana Putra Sohe saat memberikan penjelasan kepada masyarakat yang diundang terkait lahan eks PT Cikencreng, di Kantor Camat Lubuklinggau Utara I, Senin (12/8/2019). Foto : Bayu Silmed
in

Walikota : Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi, Warga : Pemkot Jangan Paranoid

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Pemkot Lubuklinggau kembali mengadakan pertemuan guna membahas mengenai rencana pengelolaan eks lahan PT Cikencreng ke depan. Sebelumnya PT Cikencreng dan pemerintah sepakat untuk mengakhiri sengketa masalah lahan ini.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe didampingi Ketua Tim Terpadu, Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar. Hadir pula Dandim 0406/MLM, Letkol Inf A’an Setiawan dan perwakilan dari Polres.

“Kehadiran saya dan masyarakat disini bertujuan untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, saya ikut sertakan juga tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dengan harapan informasi yang didapat nantinya betul-betul jelas serta bisa dipertanggungjawabkan,” jelas wali kota.

Menurut Wako, sebenarnya sejak Pemkot Lubuklinggau dibawah kepemimpinan wali kota sebelumnya sudah pernah digugat oleh PT Cikencreng atas pembangunan rumah dinas wali kota.
Pada prinsipnya pemerintah setuju untuk berdamai dan bersedia mengembalikan lahan kepada masyarakat terutama lahan yang terlanjur telah dibangun gedung termasuk sekitar 12 rumah warga yang terdampak relokasi pengembangan lahan PT Cikencreng.

Mengenai relokasi ini lanjut Wako, diperlukan pendataan oleh tim yang dipimpin Wawako secara terperinci dan menyeluruh.

“Jadi tim inilah nantinya yang akan menginventarisir secara terperinci dan menyeluruh kemudian diganti rugi dengan cara direlokasi. Dalam prosesnya saya meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun,” imbuhnya.

Wako menjelaskan bahwa relokasi lahan akan dilakukan di Kelurahan Taba Baru berbatasan dengan sungai dan dikembangkan menjadi kawasan layak huni.

“Lahan sudah dipersiapkan di Kelurahan Taba Baru berbatasan dengan sungai. Di lokasi itu nantinya akan dikembangkan kembali seperti pembangunan akses jalan dan listrik. Tentang pergantian Insya Allah dilakukan sejelas-jelasnya,” ujar Wako.

Untuk menghindari konflik, Wako menjelaskan agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Yakin saja pemerintah akan hadir untuk masyarakat dan konsen untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat namun masyarakat harus bersabar dan jangan mau diprovokasi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan memperkeruh keadaan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan warga yang terdampak Cikencreng dan para pemegang surat kuasa berkumpul kembali di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I di kediaman Fajar. Perwakilan warga tersebut membahas hasil pertemuan Pemkot dengan beberapa warga yang diundang hadir untuk mendengarkan penjelasan Walikota.

Dalam pertemuan lanjutan warga tersebut diputuskan arah perjuangan tetap pada tuntutan awal jika masyarakat harus yang lebih banyak menerima manfaat dan terkait provokasi yang disebutkan Walikota, warga berharap Walikota jangan berprasangka.

“Jangan berprasangkalah, gak baik, warga ini hanya ingin memperjuangkan haknya. Bertahun-tahun kami berjuang buktinya masih aman-aman saja, pemerintah jangan terlalu paranoid dengan warga. Kalau ada provokasi pasti sudah ribut dari kemarin-kemarin, sudah ribut dari aksi 12 Maret 2018 lalu. Pemerintah juga kalau mau sosialisasi, sosialisasikanlah kepada semua masyarakat yang terdampak, jangan hanya satu dua orang yang diundang seolah Pemkot takut menghadapi masyarakat banyak” ungkap M Senen, salah satu warga yang terdampak Lahan Eks PT Cikencreng yang juga merupakan anggota LSM Gerhana.

Selain dirinya, Advokad Sambas pun turut hadir di tengah warga. Ia berpendapat warga harus terap fokus dengan tujuan awal. Memperjuangkan haknya sampai tuntutan dikabulkan.

“Masyarakat harus tetap bersatu, jangan mau di kotak-kotak, harus tetap fokus dengan tujuan awal bahwa harus ada ganti rugi yang pantas untuk masyarakat,” terang Sambas.

Ketua Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (ASHAR), Fran Sembiring juga meyakini yang sama. Menurutnya kekuatan utama masyarakat adalah persatuan.

“Jika bersatu maka tujuan utama lambat laun pasti akan tercapai, namun apabila masyarakat mau dipecah belah, egois terhadap kehendak sendiri-sendiri, dan mau dikotak-kota maka kekuatan utama kita akan pecah dan sangat mudah digempur. Jadi saran kami tetap fokus, jangan terpengaruh dengan iming-iming yang menguntungkan pribadi sendiri,” ujar Fran.

Alek Chandra, salah satu perwakilan warga yang mengikuti rapat konsolidasi juga menyatakan tetap istiqomah pada tujuan awal.

“Tidak ada cara lain, tetap pada tujuan awal. Maju terus, masyarakat harus menjadi yang paling banyak menerima manfaat secara langsung, bukan dengan dijanjikan menjadi karyawan ataupun ganti rugi yang tidak seimbang antara yang sekarang dan yang akan di dapat nantinya,” ungkap Alek.

Kehadiran Pemkot Lubuklinggau di Kantor Camat Lubuklinggau Utara I semakin menegaskan keseriusan pemerintah menggarap proyek di daerah sengketa lahan eks. PT. Cikencreng. Namun nampaknya perjalanan masih panjang, ditambah ada batu penghalang utama bagi Pemkot untuk memuluskan hasil perjanjiannya dengan pihak Cikencreng, Batu itu adalah Masyarakat.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

KPUD Muratara Tetapkan Caleg Terpilih

‘Dipecat’, Puluhan Eks Pekerja PT DMIL Ngadu ke Pemkab Muratara