Tanggapi: Walikota Lubuklinggau H. SN. Prana Putra Sohe saat mengadiri rapat Laporan Keuangan Daerah kepada DPRD Kota Lubuklinggau, Selasa (06/08/2019). Dalam kesempatan tersebut Walikota menanggapi Pandangan dari fraksi-fraksi. Foto : Bayu Silmed
in

Wako : Tunjangan TKD Diusahakan Tak Hanya 10 Bulan, Tapi Satu Tahun

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap nota keuangan dan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Perubahan APBD Kota Lubuklinggau 2019 di ruang Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Selasa (6/8/2019).

Dalam jawabannya, wali kota mengungkapkan Pemkot Lubuklinggau memberikan penghargaan setinggi-setingginya kepada anggota dewan yang telah menyampaikan tanggapan, baik berupa saran, harapan dan himbauan terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019.

“Masukan tersebut merupakan hal positif bagi eksekutif dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan demi terwujudnya program pembangunan di Kota Lubuklinggau di masa mendatang,” ungkap Nanan, sapaan akrab Walikota Lubuklinggau saat memberikan tanggapannya.

Terhadap Pandangan Umum Fraksi Golkar sebagaimana disampaikan juru bicaranya, Neli Murniati, Wali Kota memberikan jawaban sebagai berikut.

“Terhadap saran Fraksi Golkar (FG) agar Pemkot Lubuklinggau segera mengakhiri sistem penganggaran dan pengolahan keuangan daerah yang menyebabkan beban hutang kepada pihak ketiga pada APBD tahun anggaran berikutnya, untuk itu Pemkot Lubuklinggau telah menyusun APBD dengan mempertimbangkan segala sesuatunya,” ujarnya.

Sejauh ini lanjut Wako, Pemkot Lubuklinggau masih bergantung pada pendapatan dari dana bagi hasil baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan.

Selanjutnya terhadap usulan penganggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) minimal hingga 10 bulan serta berkaitan dengan mutasi pegawai, promosi pegawai dan lelang jabatan agar dilaksanakan secara objektif dalam upaya meningkatkan kinerja, menurut Wako hal itu tentu saja terus diupayakan bahkan jika memungkinkan tidak hanya 10 bulan, tapi akan diberikan dalam satu tahun anggaran. Kemudian mengenai penempatan Aparatur Sispil Negara (ASN), telah dilakukan secara proporsional dan profesional baik dalam hal peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun peningkatan jumlah ASN itu sendiri.

Yang ketiga atas saran FG agar Pemkot Lubuklinggau melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD dimana ada beberapa OPD sebaiknya digabung guna menghindari ketidakefektifan koordinasi bidang kerja karena tumpang tindih tupoksi, menurut Wako hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi pihaknya kedepan guna mewujudkan pelayanan secara maksimal.

Wako juga menanggapi saran dari Fraksi PKB terkait lahan eks PT Cikencreng yang menurutnya akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menekan seminimal mungkin konflik yang terjadi khususnya terhadap masyarakat.

“Dalam hal tersebut Pemkot telah membentuk Tim Terpadu untuk memberikan keadilan bagi setiap elemen, baik Pemkot, Perusahaan, maupun masyarakat itu sendiri. Tim itulah nanti yang akan mengupayakan win-win solution terkait penyelesaian permasalahan yang timbul akibat lahan Eks PT Cikencreng,” ujar Nanan.

Pemkot juga akan terus mensosialisasikan dampak-dampak positif dari pembangunan yang akan dipusatkan di wilayah Lubuklinggau Utara I.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Pihak Rumah Sakit Berjanji Tindak Lanjuti Masalah Kebocoran Limbah

Koperasi Disiapkan Ikut Mensukseskan Ayo Ngelong ke Lubuklinggau 2020