Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muratara, Abdul Rahman. Foto : Hengki Silmed
in

UMP Muratara Masih Dibawah Standar Provinsi

MURATARA, Silmed.id – Pemberian gaji atau upah pekerja belum diatur oleh Pemerintah Kabupaten Muratara, sehingga untuk mengatur besaran gaji tersebut, Pemkab Muratara mengacu pada Upah Minimun Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muratara, Abdul Rahman kepada Silampari Media mengatakan untuk mengatur besaran gaji karyawan dari perusahaan masih mengikuti UMP Sumsel yakni sebesar Rp 2.804.453.

“Kita mengacu ke UMP Sumsel karena kita belum memiliki Dewan Pengupahan sendiri, untuk mengatur besaran gaji UMK harus melalui Dewan Pengupahan,” katanya, Senin (29/7/2019).

Sehingga, jika UMP Sumsel naik, maka otomatis upah pekerja di Kabupaten Muratara juga ikut naik karena mengikuti aturan UMP Sumsel.

Menurutnya, untuk membentuk Dewan Pengupahan itu tidak gampang, adapun syarat pembentukan Dewan Pengupahan diantaranya, keanggotaan harus ada perwakilan dari Perguruan Tinggi, Perusahaan, Serikat Pekerja dan pakar pakar lainnya.

“Untuk sementara kita belum bisa membentuk Dewan Pengupahan karena terkendala dengan syarat sebab dalam keanggotaannya harus ada perwakilan dari Perguruan Tinggi sedangkan kita tidak punya kampus perkuliahan,” jelasnya.

Namun, di 2019 nanti pihaknya akan mengupayakan agar Dewan Pengupahan di Kabupaten Muratara bisa dibentuk untuk mengatur besaran gaji pekerja.

Selain itu, untuk perusahaan kecil boleh memberikan upah tidak sesuai dengan UMP asalkan ada kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disetujui karyawan.

“Kepakatan PKB diperbolehkan jika jika disetujui oleh keryawan yang bersangkutan kalau tidak mampu memberi gaji sesuai dengan UMP,” ucapnya.

Tapi, pihaknya terus mengupayakan supaya seluruh perusahaan kecil maupun besar memberi gaji sesuai dengan aturan UMP Sumsel.

Salah satu Karyawan Swasta di Muratara berinisial RS mengatakan UMP di Muratara belum mengikuti UMP Sumsel 2019.

“Saya bekerja di perusahaan swasta. Gaji yang saya terima masih di bawah Rp2 juta,” katanya.

RS melanjutkan. “Sudah seharusnya UMP harus diterapkan, karena kita kerja untuk perusahaan, bukan untuk pribadi,” tutupnya.

PENULIS : Hengki Pransis
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Insani : Tes Narkoba Syarat Menikah Harus Ada Regulasi yang Jelas

51 Calon BPD Kecamatan ini, Ikuti Tes Kejiwaan