in

Tuntut Dicabut Izin PT PHML, Kantor BPN, Mapolres dan Kantor Bupati Didemo

MUSIRAWAS, Silmed.id– Gabungan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) DPD-JPKP Mura, Yayasan Pucuk, Liper RI dan utusan beberapa masyrakat Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya melakukan aksi demo di tiga tempat.

Pertama, para pendemo melakukan aksinya di Halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polres Musi Rawas dan Kantor Bupati Musi Rawas.

Saat melakukan didepan Kantor BPN, para pendemo meminta agar pihak BPN menyelesaikan masalah selisih tanah saat pengukuran lahan plasma. Pasalnya, para pendemo menduga adanya permainan oknum pegawai BPN yang manipulasi data, sehingga terjadinya sengketa antara warga dan PT Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML).

“Tanah yang dijual sebanya 2 hektar, akan tetapi saat pembuatan SPH menjadi 2,6 hektar. Sedangkan yang dibayar oleh pihak perusahaan hanya 2 hektar, “kata Efendi saat berorasi.

Hal itu dibenarkan oleh, Sopyan yang tanahnya diduga berlebih saat pembuatan surat tanah.

“Kalau manger dan humas sudah mengakui bahwasanya tanah yang dibeli memang lebih. Namun sayangnya pihak perusahaan masih bersikukuh bahwa itu sudah benar. Jadi saya meminta oermasalahan saya ini agar segera selesai, “kata Sopyan.

Di BPN sendiri pendemo diterima langsung oleh Kasi Pengendalian dan Permasalahan Tanah, Dewi Rosa pihak akan mempelajari dulu berkas yang di berikan para pendemo.

“Saya belum bisa berbicara banyak, kita pelajari dulu dan kita akan turun untuk mengecek kebenarannya, “cetusnya.

Pantauan Silmed, saat melanjutkan aksi demo di Mapolres Mura, para pendemo hanya memasukan berkas laporanya dan kembali melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Musi Rawas.

Disana para pendemo mengatakan adanya pencemaran sungai kungku, dugaan adanya pencatutan nama kepala daerah terkait pencemaran sungai dan pengelolaan limbah domestik.

Selanjutnya bahwa PT PHML melakukan penanaman sawit di daerah DAS dan sub DAS PT PHML terindikasi melakukan pengerusakan dan penutupan sungai kungku dengan menggunakan alat berat.

Diduga PT PHML melakukan penanaman sawit di luar HGU. Terindikasi bahwa izin HGU  telah habis massa berlaku. Kemudian bahwa PT PHML mengabaikan kewajiban untuk melakukan upaya pemulihan dan pengayaan ke anekaragaman hayati pada ratusan hektar lahan.

“Jadi kami mendesak, Bupati Mura untuk mencabut izin PT PHML. Meminta penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dugaan adanya unsur sengaja dalam pencemaran sungai kungku. Memohon kepada bapak Kapolres Mura, untuk menindaklanjuti adanya pencatutan nama bupati oleh PT PHML dalam pencemaran sungai kungku. dan mendesak Pemda dalam hal ini Bupati Mura untuk mengefektifkan kembali komisi Amdal,”kata Efendi koordinator aksi.

Setelah menyampaikan orasinya, para pendemo diterima langsung Kabag Tapem, Risman Sudarisman.

“Mari berdiskusi, silahkan sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Nanti kita berdiskusi dengan OPD terkait, sebab Bapak Bupati tidak ada,”kata Risman Sudarisman.

Hingga berita ini diturunkan, para pendemo dengan perwakilan Pemkab Mura masih melangsungkan diskusi.

PENULIS : Sutrisnak
EDITOR   : Dedi Ariyanto

Saksi Ahli: Pembatalan Lelang oleh Tim Pokja ULP Muratara Melawan Hukum

Peringati Hari Guru, Hotel Dafam Undang Dewan Guru Makan Siang Bersama