PENJELASAN. Wakil Walikota Lubuklinggau saat memberikan penjelasan kepada para pendemo terkait lahan eks PT. Cikencreng, Selasa (23/07/2019). Foto: Bayu_Silmed
in

Ternyata Ini Alasan Pemkot ‘Damai’ dengan PT Cikencreng

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Warga pendemo eks Lahan PT. Cikencreng akhirnya berdialog langsung dengan pihak Pemerintah Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Wakil Walikota Lubuklinggau, H. Sulaiman Kohar. Mediasi berlangsung di halaman Kantor DPRD Kota Lubuklinggau karena warga menolak untuk mengirimkan perwakilan bernegosiasi di dalam gedung.

Dari perwakilan warga sebagai pembicara adalah ativis setempat Dodi, Ketua GMNI Kota Lubuklinggau, Rike Dwi Putra, Koordinator ASHAR Fran Sembiring, sementara dari pihak Pemerintah adalah Wakil Walikota Lubuklinggau, H. Sulaiman Kohar, Kepala BPN Kota Lubuklinggau, Buchori dan di moderatori oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H. Rodi Wijaya.

Sebagai awal, pembicara pertama adalah dari pihak Pemkot Lubuklinggau yang langsung disampaikan oleh Sulaiman Kohar. Dalam penyampaiannya Suko, sapaan akrab wakil walikota Lubuklinggau, menceritakan sejarah perjalanan sengketa antara PT. Cikencreng dan Pemkot Lubuklinggau.

“Awal itu kita melihat bahwa lahan eks PT. Cikencreng adalah lahan terlantar, sehingga pada waktu itu Pemkot berinisiatif untuk memanfaatkannya dan akhirnya berdirilah gedung-gedung milik pemwrintah yang sudah disertifikatkan oleh BPN sebanyak 13 persil sertifikat dari 30 bangunan pemerintah,” Suko mengawali.

Namun karena pada Tahun 2015 PT.Cikencreng menang dalam gugatannya menggugat salah satu warga, menurut Suko itulah alasan kepercayaan diri PT.Cikencreng untuk kemudian mrnggugat pemerintah.

“Akhirnya kita digugat sampai PTUN Medan dan Kasasi kita kalah. Nah kalau la kalah nak cakmano lagi, kito kalau dak galak digusur harus dendo Rp250 Milyar,” sambung Suko.

Kemudian untuk mencari solusi yang Win-Win Solution Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau akhirnya memfasilitasi Pemkot dan PT. Cikencreng untuk bermediasi. Karena khawatir akan di gusur atau denda ratusan milyar akhirnya pihak Pemkot bersedia bernegosiasi dan terjadilah kesepakatan antara Pihak Pemkot dan PT. Cikencreng.

“Dalam kesepakatan itulah akhirnya Kita mendapat kesepakatan 534 Ha untuk Pemkot, 631 ha untuk Cikencreng dan 85 ha untuk pembangunan islamic center. Nah kalau untuk ganti rugi memang tidak ada nanti kita akan cari solusi terbaik melalui tim yang dibentuk,” kembali Suko menjelaskan.

Pernyataan tersebut disambung oleh penjelasan dari BPN Kota Lubuklinggau yang menjelaskan tekhnis.

Menanggapi pernyataan Pemkot, Dodi, salah satu pembicara dari warga tidak menyetujui hal yang disampaikan oleh Pemkot karena menurutnya keputusan Pemkot semena-mena.

“Kebijakan yang diambil tidak pernah melibatkan masyarakat seluruhnya, seolah-olah kami ditinggalkan. Kalau bapak berbicara masalah surat dan bukti harus kami terangkan dalam penilaian itu jangan cuma terlalu fokus dengan faktor Yuridis, namun juga harus melihat faktor historis dan fakta di lapangan seperti apa. Apa lagi kami hari ini dihdapkan dengan penjelasan bapak yang mengatakan tidak ada ganti rugi, padahal kami sudah senang HGU Cikencreng habis per 31 Desember 2017” ujar Dodi.

Negosiasi berlangsung alot karena masing-masing pihak belum bersepakat terkait tuntutan warga dan penjelasan pihak Pemkot.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR: Dodi Chandra

Pejabat Pemkot yang Terlibat Urusan PT Cikencreng Diminta Hadir Temui Warga

Data dan Fakta Aksi Demonstrasi “Cikencreng”