TANDA TANGAN- Bupati Muratara H Syarif Hidayat, menanda tangan kesepakatan mengenai pengangaran dana persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp 28 miliar.
in

Sukseskan Pilkada, Muratara Anggarkan Rp28 Miliar

MURATARA, Silmed.id – Setelah melalui proses tahapan panjang, akhirnya Pemkab Muratara dan KPUD Muratara, mencapai kesepakatan mengenai pengangaran dana persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Selasa 1 Oktober 2019, kedua belah pihak sepakat menandatangani Naskah Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp28 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Muratara.

Ketua Komisioner KPUD Muratara, Agus Maryanto menegaskan, dengan penandatangan NPHD. Kabupaten Muratara dipastikan ikut sebagai daerah yang siap melaksanakan Pemilu 2020-2025 mendatang.

Dia menuturkan banyak daerah di wilayah Indonesia yang belum memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak, karena tersandung masalah penganggaran.

“Dengan dana Rp28 miliar, kami akan berusaha melaksanakan amanah yang telah diberikan untuk melaksanakan pemilu yang aman, damai dan gembira,” katanya Agus usai acara penandatanganan NPHD di ruang off Room lantai II, Kantor Bupati Muratara.

Dia mengaku, di wilayah Sumsel ada beberapa daerah yang terancam tidak ikut melaksanakan Pilkada serentak. Seperti yang terjadi di Kabupaten OKU, karena pemerintah setempat masih terkendala masalah penganggaran.

“Sebelumnya kita mengajukan Rp33 miliar, tapi setelah melakukan pembahasan dan rapat koordinasi Pemda Muratara menyetujui Rp28 miliar. Kami optimis bisa melaksanakan Pilkada dengan maksimal, dan meminta dukungan dari seluruh elemen agar pelaksanaan Pilkada di Muratara sukses diselengarakan,” kata Agus.

Sementara itu, Bupati Muratara H Syarif Hidayat mengatakan, awalnya pihaknya hendak memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di wilayah Muratara. Namun karena adanya keterbatasan anggaran, pemerintah daerah melakukan penganggaran dengan dana yang disepakati Rp28 miliar.

‎”Kami harap dana itu bisa digunakan semaksimal mungkin, kita tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan karena keterbatasan di Pemerintah Daerah,” bebernya.

Sementara itu, Kabid Anggaran BKD Muratara, Izhar Rusdi mengungkapkan, saat ini pihaknya melaksanakan penandatanganan dengan KPUD Muratara, selanjutnya akan di susul dari Bawaslu Muratara.
“Untuk Bawaslu memang belum rencananya dalam waktu dekat,” tutupnya.

PENULIS : Adi Hidayat
EDITOR   : Dedi Ariyanto

PMII Lubuklinggau Rekrut 40 Anggota Baru

Perdana Ngantor, DPRD Muratara Digruduk Mahasiswa