SUMPAH : Saksi ahli, ir Sastra Suganda saat diambil sumpahnya pada sidang perdata yang diadakan di PN Klas 1B Lubuklinggau, Kamis (21/11/2019).
in

Saksi Ahli: Pembatalan Lelang oleh Tim Pokja ULP Muratara Melawan Hukum

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Berdasarkan keterangan saksi ahli, Ir Sastra Suganda PA pada sidang lanjutan perkara perdata antara penggugat PT Ahba Mulya dan tergugat Pemerintah Kabupaten Muratara, bahwa pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tim Pokja ULP melawan hukum.

Sidang lanjutan perkara perkara perdata dengan nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Llg yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas 1B Lubuklinggau, tepatnya di ruang siding Cakra, pada Kamis (21/11/2019) dengan Hakim Ketua Andi Barka didampingi Siti Yuristia dan Ferdinaldo dan PP (Panitera Pengganti) Rahmat Wahyudi.

Kepada Silampari Media, kuasa hukum PT Ahba Mulya, Gress Selly pada hari Selasa (26/11/2019) menyampaikan bahwa pernyataan tersebut dikemukakan oleh Penilai Ahli dari LPJK (Lembaga Penilai Jasa Kontruksi), ir Sastra Suganda ketika ditanya majelis hakim.

Berdasarkan keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta bahwa pembatalan pemenang lelang proyek jalan Simpang Biaro Baru Kabupaten Musi Rawas Utara terkesan melawan hukum.

“Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sanksi pidana menurut PA (Penilai Ahli) karena tiga hal. Pertama, pembatalan pemenang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) no. 16 Tahun 2018 jo PP No. 54 Tahun 2010. Kedua, adanya ketidak transparanan tentang sanggah yang dilakukan dalam SPSE. Terakhir, menimbulkan kerugian bagi penggugat,” kata Gress Selly.

Ia meneruskan, berdasarkan PP No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 118 ayat 7, apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, ULP: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana.

“Jadi terhadap pembatalan lelang tersebut maka ULP dapat ; 1.Dikenakan sanksi administrasi. 2.Ganti rugi 3.Di Sanksi pidana,” tegas Gress Selly.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan PT Ahba Mulya ke PN Klas 1B Lubuklinggau, berawal dari pembatalan sepihak, pemenang tender proyek jalan Simpang Biaro dan Rawas Ilir sebesar Rp11,4 miliar oleh Pokja III ULP (Unit Lelang Pengadaan) Kabupaten Muratara.

Dimana menurut Gress Selly, pembatalan tersebut sangat merugikan PT AHBA Mulya dan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun isi dari gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Muratara bahwa kliennya mengalami kerugian materil dan immaterial.

“Dalam berkas gugatan yang kami sampaikan, kami menuntut pihak Pemerintah Kabupaten Muratara untuk mengganti kerugian yang dialami, baik secara materi senilai Rp 150 juta dan Immaterial sebesar Rp 1 miliar,” tukasnya.

PENULIS: Aulia Azan Siddiq

Bastari Ibrahim: Apa yang Dilakukan Dinas Pariwisata Sangat Memalukan

Tuntut Dicabut Izin PT PHML, Kantor BPN, Mapolres dan Kantor Bupati Didemo