in

Pengambilan SK BPD Tak Dipungut Biaya

MUSIRAWAS,Silmed.id – Dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak dipungut biaya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Musi Rawas Ahmadi Zulkarnain, melalui Kabid Pemdes Rian Pratama, kepada Silampari Media diruang kerjanya, kemarin.

“Dalam mengambil SK tidak ada pungutan, jadi kalau ada oknum yang memunggut biaya hal itu tidak dibenarkan,” kata Rian.

Menurut Rian, ada beberapa kecamatan, BPD mengambil langsung ke Kantor DPMD, ada juga SK diberikan oleh pihak kecamatan. Jika dekat, seperti Muara Beliti sebagian mengambil sendiri, ada juga melalui pihak kecamatan.

“Sesuai dengan jumlah BPD, maka SK yang dikeluarkan untuk BPD sebanyak 1.196, SK dikeluarkan setelah tahapan pelantikan,” paparnya.

Sementara itu, Camat Muara Beliti, Badarudin didampingi Kasi Pemerintahan, Arief Candra pihaknya melakukan Roadshow ke desa dalam rangka distribusi SK BPD di Kecamatan Muara Beliti.

Alhamdulilah hari ini, kita telah menyerahkan SK Pengangkatan Anggota BPD untuk 3 Desa, sehingga total desa yang telah diserahkan secara langsung ke desa sebanyak 4 desa dari 11 Desa yang ada di kecamatan Muara Beliti ini,” ujar Camat Badarudin.

Penyerahan SK BPD langsung ke desa-desa merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kecamatan Muara Beliti dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sinkronisasi program, silaturahmipembinaan dan sebagai bentuk penghargaan kepada Anggota BPD yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa masing-masing.

“Peranan BPD sebagai mitra strategis kepala desa sangat penting didalam mendukung kemajuan desa dan daerah. Mulai dari fungai perencanaan, penganggaran, pengawasan hingga penerbitan aturan perundangan seperti Perdes dan lainnya,”papar Badarudin

Kedepan, silaturahmi dan koordinasi akan terus ditingkatkan sehingga program-program baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan dapat sejalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENULIS : Dedi Ariyanto

RS AR Bunda Lubuklinggau Adakan Gebyar Kesehatan

Demi Transparansi, Komisi III DPRD Muratara Gelar Rapat Secara Terbuka