ilustrasi
in

Penerbitan SPH Tak Dikenakan Pajak

MUSI RAWAS, Silmed – Dana pungutan dalam penerbitan Surat Pengakuan Hak (SPH), tidak masuk ke dalam kas daerah, karena uang hasil penerbitan SPH bukan pajak.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Musi Rawas H Dian Cendera, kepada Silampari Media di ruang kerjanya, Selasa (9/7/2019).

Menurut dia, hingga saat ini dirinya belum menemukan dasar hukum yang menyatakan bahwa penerbitan SPH dikenakan pajak.

“Jika ada pungutan yang jelas hal itu bukan pajak dan retribusi daerah, setahu saya memang ada Perbub, namun yang mengatur masalah prona,” ucap Dian.

Sementara itu, RE (28) warga Kecamatan Muara Lakitan mengatakan, dirinya dikenakan anggaran Rp 800 ribu sewaktu menerbitkan SPH.

“Tahun lalu saya bikin SPH Rp 800 ribu, sekarang saya hendak bikin SPH lagi, belum tahu harga SPH saat ini,” pungkasnya.

PENULIS : Dedi Arianto
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Bimtek Tiga Jam, Gelontorkan Rp5 Juta

Modus Pecah Kaca, Warga Linggau Dibekuk Polisi Palangka Raya