in

Pemkot Gelar Sharing Best Practice Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani membuka kegiatan Sharing Best Practice Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, di Op Room Dayang Torek, Senin (14/10/2019).

Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan, sesuai visi dan misi Pemkot Lubuklinggau dalam menuntaskan kemiskinan, tentu saja sangat tepat dengan kedatangan Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Ellia Makmur untuk saling berbagi pengalaman antara kedua pemerintah.

“Masalah data terpadu persoalan kemiskinan masih menemui kendala. Oleh karena itu, proses pendataan harus benar-benar agar bantuan yang diberikan tepat sasaran sehingga penyelesaian masalah kemiskinan dapat berjalan efektif,” ujar Sekda.

“Sebagaimana diketahui Kota Bukit Tinggi lebih maju dari Kota Lubuklinggau. Maka dari itu tidak ada salahnya kita belajar dari Kota Bukit Tinggi tersebut. Menurut data yang ada, dari delapan kecamatan dan 72 kelurahan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015, jumlah masyarakat miskin sebanyak 12.801 KK atau 49.521 jiwa,” terangnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembanguan Setda Kota Lubuklinggau, H Nobel Nawawi mengatakan masalah kemiskinan beberapa dekade terakhir merupakan prioritas utama.

“Masalah kemiskinan adalah akar dari permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Sebagai contoh, terjadinya aksi kriminal dan tindak kejahatan lainnya lebih diakibatkan atau berkaitan dengan kemiskinan,” katanya.

Ditambahkan Nobel, angka kemiskinan di Kota Lubuklinggau sempat turun, namun sekarang mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019, program pengentasan kemiskinan sudah ada, hanya saja seberapa efektif penanggulangannya belum diketahui karena prorgramnya masih berjalan.

“Tujuan kita berdiskusi dengan Kadissos Kota Bukittinggi karena dalam persoalan pengentasan kemiskinan dan pendataan, Dinas Sosial Kota Bukittinggi termasuk yang terbaik,” terangnya.

Idealnya lanjut Nobel, Dinas Sosial harus mengajarkan masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan bagaimana cara meningkatkan kemampuan, kemandirian dan tarap hidup mereka.

“Jika kita beri bantuan berupa uang ternyata tidak telalu efektif karena uang akan habis berapa pun jumlah yang diberikan,” tandasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi, Hj Ellia Makmur MM mengatakan sebenarnya dia lama bertugas di Dinas Pendidikan kemudian pindah ke Dinas Sosial. Dalam operasionalnya Dinas Sosial Bukit Tinggi menggunakan konsep membuat orang senyum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan pihaknya adalah meningkatkan program sosial dengan tepat sasaran melalui pemberdayaan masyarakat atau DTKS.

Kurang tepatnya sasaran upaya pengentasan kemiskinan disebabkan oleh data orang miskin tidak update. Dalam artian data orang miskin yang lama masih ada, padahal orang itu tidak miskin. Sementara data orang miskin yang baru dan butuh bantuan tidak terdata. Ada pula data orangnya sudah pindah atau sudah meninggal dunia, tetapi masih masuk dalam data.

“Nah, hal semacam inilah yang harus dirubah dan diperbaiki oleh Dinas Sosial,” ujarnya.

Hj Ellia Makmur dalam paparannya menjelaskan tahap pengolahan data terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Bukit Tinggi dengan cara tiga tahap. Tahap pertama proses pengumpulaan dan pemutakhiran data berupa pengisihan form verifikasi, dilakukan dengan metode wawancara dan pengamatan langsung oleh pekerja sosial.

Kemudian tahap kedua, verifikasi data dan validasi data dengan proses pemerikasan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan apakah sesuai prosedur yang telah ditetapkan serta memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhir sehingga data hasil verifikasi betul-betul valid atau telah memenuhi aturan validasi.

Sedangkan tahap ketiga proses entri data dan finalisasi. Yang masuk informasi pada data terpadu kesejahetran sosial mencakupi Identitas RTS, kesehatan, pendidikan, demografi, kepersertaan program, kepemilikan aset dan perumahan.

SOURCE : Diskominfo Lubuklinggau

Tidak Ada Titik Hotspot, Asap di Lubuklinggau Asap Kiriman

Hilangkan Kendaraan Dinas, Lima ASN Diwajibkan Mengganti