Anggota Bagian Organisasi Partai Golongan Karya masa bhakti 2016-2021 menjadi Panwascam Karang Dapo.
in

Panwascam Karang Dapo Diduga Pengurus Parpol

MURATARA, Silmed.id – Anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Karang Dapo, Kabupaten Muratara diduga kuat tercatat dan terdaftar sebagai partai Golkar (Golongan Karya) Kabupaten Muratara.

Adapun anggota Panwascam Karang Dapo terbebut bernama Budi Iskandar (30) warga Jalan Kampung Melati, Kelurahan Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo.

Sebagaimana diketahui Budi Iskandar menjadi sebagai anggota Panwascam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Muratara serta telah ditanda tangani oleh Munawir S.S sebagai ketua tanggal 18 Desember 2019.

Pada surat bernomor 160/BAWSLU-PROV.SS.07/KP.01.00/XII/2019 disebutkan bahwa nomor peserta 120/161305/XII/2019 bernama Budi Iskandar terpilih menjadi anggota Panswascam Karang Dapo bersama dua orang lainnya, yaitu Asep Giantara dan Eci Pulistarini.

Perihal Budi Iskadar yang juga anggota Partai Golkar Kabupaten Muratara, berhasil terungkap berdasarkan data-data yang diterima Silampari Media, pada Rabu (01/01/2020).

Dari data yang diterima itulah diketahui bahwa berdasarkan surat Keputusan (SK) DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar (Golongan Karya) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) nomor, Kep-015/GOLKAR-SUMSEL/I/2017 tentang Pengesahan komposisi personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Muratara masa bhakti 2016-2021.

SK dari Partai Golkar tersebut disahkan di Palembang tanggal 21 Januari 2017 yang juga telah ditanda tangani langsung oleh H Alex Noerdin sebagai Ketua dan Herpanto yang menjabat sekretaris.

Disebutkan pada SK tersebut, Budi Iskadar adalah pengurus harian Partai berlambang pohon beringin, tepatnya pada Bagian Organisasi nomor urut 42 dengan NPAPG 07160001031.

Keabsahan dari surat tersebut tidak perlu lagi diragukan, karena telah di otentikasi oleh Hakim Kamarudin yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di DPP (Dewan Pengurus Pusat) Partai Golkar tertanggal 29 November 2017.

Permasalahan seperti ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi di Kabupaten Muratara, dimana pihak Bawaslu mengambil langkah tegas dengan mengganti Erwanto dari Kecamatan Karang Jaya kemudian diubah diberkas berikutnya dengan nama Topriani.

Pada saat itu Ketua Bawaslu, Munawir mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat bahwa nama Erwanto terindikasi anggota parpol (partai politik). Selanjutnya pihak melakukan pengecekan dan ternyata memang benar.

“Selanjutnya Bawaslu melakukan pleno dan kemudian mengganti Erwanto atas nama Topriani,” ungkap Munawir.

Sedangkan, Paulina Ketua Pokja Pembentukan Panwascam Muratara menuturkan saat pelaksanaan perekrutan yang bersangkutan melampirkan berkas dan persyaratan resmi yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu, termasuk tidak terlibat aktif dalam Parpol.

“Dia melampirkan berkas dan persyaratan resmi, tetapi dia membuat pernyataan bohong mengenai persyaratan itu. Kami cek di SK Parpol Kecamatan si bersangkutan memang masih terdagtar. Selanjutnya kami langsung pleno dan mengganti nama bersangkutan,” timpalnya.

Nah, permasalahannya saat ini apakah pihak Bawaslu Muratara berani mengganti Budi Iskandar sebagai Panwascam Karang Dapo dan melaporkannya kepada pihak berwajib, karena jelas perkara pembohongan administrasi termasuk dalam delik pidana.

Mari kita tunggu aksi apa yang akan dilakukan Bawaslu di Bumi Beselang Serundingan.

PENULIS : Aulia Azan Siddiq

Kapolres Beserta Jajaran Lakukan Safari Subuh Pertama

Pasca Tahun Baru, Harga Kebutuhan Pokok Masih Mahal