Masyarakat memasang spanduk plang dalam proses perkara di lahan Eks PT Cikencreng yang juga merupakan jalur TMMD, Rabu (21/08/2019). Foto : Bayu Silmed
in

Menolak Diam, Masyarakat Pasang Plang Sengketa di Lahan Eks PT Cikencreng

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Tendensi permasalahan lahan Eks PT Cikencreng nampaknya belum menurun, setelah sempat beberapa kali menggelar pertemuan dan mediasi, baik yang dilakukan Walikota maupun Camat Lubuklinggau Utara I dan Pihak Kodim 0406 Musirawas, kata sepakat belum berlabuh kepada kedua belah pihak (Pemerintah Kota dan Masyarakat Terdampak-red).

Masyarakat Hari ini, Rabu (21/08/2019) memasang spanduk sengketa di lahan jalur program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang berada di belakang Terminal Tipe C Petanang, Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuklinggau Utara I. Padahal beberapa jam sebelumnya, Dandim 0406 dan Camat Lubuklinggau Utara I mengecek secara langsung prosesi penggusuran guna kelancaran kegiatan TMMD.

Salah satu Tokoh Pemuda yang juga gentol menggelorakan pembelaannya kepada masyarakat terdampak, Alek Chandra menerangkan pemasangan plang tersebut guna memberitahukan kepada semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun pihak Kodim jika tanah tersebut masih berstatus sengketa.

“Sebenarnya itu bukan bentuk perlawanan, bukan bukan, itu hanya sebagai pemberitahuan kepada semua pihak kalau lahan tersebut masih dalam sengketa, untuk itu semua pihak perlu menahan diri. Jangan terlalu ambisi,” ujar Alek kepada Silampari Media.

Selain itu, Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Linggau Bersatu (Forma Luber), Fajar Shidiq, mengungkapkan jika pemasangan plang spanduk tersebut sebagai penegasan jika masyarakat belum mundur sedikitpun.

“Kami masih akan terus melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan, sebagai masyarakat yang terikat oleh hokum, maka ini kami juga berikan perlawanan dari sisi hukum,” tegas Fajar.

Pemegang kuasa atas nama masyarakat yang terdampak lahan eks PT Cikencreng, Adv. Dr (HC) Sambas menerangkan jika Perkara telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau dengan nomor perkara Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN/LLG yang diregistrasi pada Tanggal 19 Agustus 2019.

“Inti gugatan adalah perjanjian damai Pemkot dan PT. Cikencreng yang diduga tidak substantif dan tidak berdasar. Seharusnya isi perjanjian harus berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung yang memutuskan mencabut dan mencoret 11 persil lahan yang telah disertifikatkan oleh BPN Lubuklinggau sehingga harus dieksekusi, bukan pada bagi-bagi lahan yang seluas 1.245 Ha itu,” ungkap Sambas.

Sementara gugatan dilayangkan program TMMD nampak masih terus berlanjut, dimulai pembukaan lahan pada 14 Agustus silam dan masih terus berlanjut sampai saat ini. Namun masyarakat nampaknya menolak diam, dan terus melakukan upaya-upaya demi tercapainya tujuan yang menurut mereka sesuai dengan asas keadilan.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Permohonan Penyambungan PDAM Meningkat

2020 Dinsos Fokus Rumah Singgah sedangkan Disdukcapil Masih Terkendala Wifi dan Blanko