foto : net
in

Menanggapi Isu Review DED Pembangunan Kantor Walikota Lubuklinggau, Aktivis Berbeda Pandang

LUBUKLINGGAU, Silmed – Menanggapi isu yang tengah beredar terkait aksi “bongkar pasang” beberapa item pekerjaan pembangunan gedung Kantor Walikota Lubuklinggau di kompleks perkantoran Walikota Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, para aktivis Lubuklinggau berbeda pandangan. Seperti salah satu aktivis muda Kota Lubuklinggau, Ahmad Tarsusi yang secara positif memberikan tanggapannya.

Menurutnya saat ini Kantor Walikota merupakan simbol dari kesuksesan pembangunan kota Lubuklinggau.

“Menurut saya alangkah lebih baik nya jika kantor Walikota Lubuklinggau lebih baik dari kantor-kantor pemerintahan Kota Lubuklinggau yang lainnya, karena itu merupakan representasi dari kinerja maksimal pemerintah. Hal tersebut juga agar kepala daerah kita dapat bekerja dengan lebih baik lagi, lebih nyaman dan lebih ekstra untuk membangun Kota Lubuklinggau ke depannya,” ungkap Tose, sapaan akrab Ahmad Tarsusi.

Ahmad Tarsusi

Pria yang juga menjabat selaku Ketua Gerakan Pemuda (GP) Anshor itu juga menghimbau agar masyarakat jangan berpandangan buruk terlebih dahulu terkait program-program pembangunan pemerintah.

“Seharusnya kita jangan su’udzon dulu terhadap polemik apapun terkhusus permasalahan pembangunan gedung walikota ini, dengan pandangan positif maka hasil kerja dari pemerintah Kota Lubuklinggau kita akan menjadi positif, menurut saya tidak ada yang salah dalam pembangunan Kantor Walikota tersebut, karna pembangunan tersebut sudah ada tim nya, yaitu tim perencanaan yang matang dan profesional, ada tim konsultan maupun pengawas pembangunan, saya mempunyai keyakinan bahwa pembangunan tersebut sudah sesuai prosedur,” ungkapnya.

Ia berharap para aktivis dan masyarakat Kota Lubuklinggau harus berpandangan positif tentang program-program dan pembangunan yg ada di Kota Lubuklinggau.

Rike Dwi Putra

Berbeda pandang dengan Tose, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Lubuklinggau, Rike Dwi Putra menyatakan bahwa aktivis jangan berpandang positif, namun berpandang kritis.

“Aktivis tetap harus kritis, tidak boleh “nggeh-nggeh” saja seperti memakai kacamata kuda. Kita harus memahami perubahan anomali terkait kehidupan bersosial, ketidak adilan, dan hal-hal krusial lainnya yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Jika aktivis tidak kritis lalu siapa yang akan menjadi kontrol sosial bagi pemerintahan yang berniat mencuri uang rakyat?” ujar alumni SMA N 3 Lubuklinggau itu.

Lebih lanjut ia meminta kepada Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Aparat Pengawal Internal Pemerintah (APID) untuk turun dan mengkroscek apakah yang dilakukan itu sesuai regulasi atau tidak.

“Pekerjaan itu menurut hemat saya harus di stop terlebih dahulu biarlah TP4D dan APID bekerja mengaudit, apakah memang sudah sesuai prosedur atau ada permainan sehingga sesuai dengan dugaan kami jika program tersebut minimal justru menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu, jika memang sesuai dengan prosedur silahkan lanjutkan,” sambungnya.

Rike pun berharap pemerintah bisa transparan kepada masyarakat terkait permasalahan tersebut agar tidak adanya kesimpangsiuran informasi.

“Seharusnya pemerintah itu membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan golongan tertentu, lalu disampaikan secara transparan dan terbuka, jika ada permasalahan segera klarifikasi jangan biarkan berlarut,” ujar Rike.

Ia juga menegaskan apabila TP4D dan APID terkesan mandul dan tanpa respon terkait permasalahan ini maka pihaknya akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi damai.

Sementara dikutip melalui salah satu portal Media Online rakyatmerdeka.com Andi Lala selaku aktivis pemerhati kebijakan pemerintah di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara (MLM) menyayangkan kebijakan pemerintah kota Lubuklinggau, yang menurut nya tidak peka dan tidak sadar bahwa pembangunan gedung kantor tersebut telah menelan puluhan miliar rupiah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Sepertinya Pemkot Lubuklinggau beberapa tahun ini tidak peka dengan ketimpangan sosial yang terjadi di kota Lubuklinggau, dimulai dari tahun 2013, pemkot lubuklinggau setiap tahun menghabiskan miliaran rupiah untuk pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Tak hanya itu, menanggapi pemkot Lubuklinggau yang dinilai telah melakukan pemborosan keuangan daerah, Andi meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan auditor dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk segera mengaudit pembangunan yang tak kunjung usai tersebut.

“saya meminta kepada APH ataupun Lembaga Pemeriksa Keuangan baik dari dalam pemerintahan ataupun dari luar pemerintahan untuk segera mengaudit pembangunan ini, jangan sampai yang kita duga adanya penyimpangan, terus berjalan mulus di kegiatan yang telah menghabiskan puluhan miliar tersebut” tutupnya.

Polemik terkait permasalahan ini mencuat ketika Pemkot Lubuklinggau memutuskan untuk mereview Detail Engineering Design (DED) beberapa item materi pekerjaan pembangunan gedung Walikota Lubuklinggau tahap V tahun anggaran 2018/2019 yang pada awalnya ditargetkan rampung pada pertengahan 2019 itu.

Review DED ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau, Asril.

“Karena ada Review DED, jadi dibongkar dan nanti dipasang baru untuk lebih jelasnya konfirmasi langsung ke Kabid CK saja,” ujarnya singkat.

Lalu apakah Review DED melanggar aturan? Jawabannya bisa ya bisa tidak.

Detail Engineering Design (DED) sendiri dalam pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

Gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan. Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi.

DED biasanya dibuat bersamaan atau satu kesatuan dengan RAB. Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) serta spesifikasi dan harga. Susunan dari RAB nantinya akan direview, perhitungannya dikoreksi dan diupdate harganya disesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Semuanya disatu kelompokkan menjadi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). RKS ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. RKS kemudian menjadi syarat yang harus dipenuhi penyedia sehingga dapat dimasukan ke dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) sehingga pemenang lelang proyek sudah paham betul apa yang harus dilaksanakan per tahun anggaran(Penjelasan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Menurut regulasi, DED bisa ditinjau ulang apabila ada hal-hal darurat yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja, kerugian lebih besar, fungsi tak maksimal, krisis moneter, atau alasan lainnya yang sangat mengharuskan agar DED dapat di riview. Seperti contoh misalnya adalah kasus rencana pemerintah untuk melanjutkan proyek reaktivasi jalur kereta api (KA) Kedungjati-Tuntang yang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Proyek tersebut tersendat karena adanya peninjauan ulang Detail Engineering Design (DED) yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada bulan September tahun lalu.

Menurut Kepala Seksi Perkeretaapaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Fajar Ahmad, jika proses peninjauan ulang DED dilakukan Kementerian Perhubungan lantaran menemukan sejumlah kendala di lapangan seperti kontur tanah yang tidak rata sehingga menyebabkan tanah berstatus dinamis yang bisa membahayakan kereta yang nantinya melewati jalur tersebut serta tanah yang bergelombang yang membuat kerja ekstra kereta api dalam menarik gerbong.

Bahkan Pakar transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno tidak menampik jika riview DED perlu dilakukan dalam kasus di atas, bahkan iapun ikut memberikan solusi terkait masalah kontur tanah yang menurutnya bisa diambil jalan keluar menggunakan lokomotif baru.

Dengan contoh tersebut review DED sangat memungkinkan dilakukan, namun harus memiliki alasan yang kuat dan benar-benar bersifat urgen atau mendesak.

Lalu bagaimana dengan isu “bongkar pasang” beberapa item di kantor Walikota Lubuklinggau? Benarkah? Kalo benar mendesakkah? Apakah alasan sebenarnya? Semoga Pemkot melalui Dinas PUTR bisa meredam polemik yang diungkapkan para aktivis terbaik Lubuklinggau tersebut dengan memberikan penjelasan yang mampu menganggukkan semua kepala.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring

EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Menanti Realisasi Program Pengganti P3N

Suyitno Kembali Pimpin PDI Perjuangan Lubuklinggau, Hambali Tetap Sekretaris