Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe menyalami perwakilan masyarakat usai dilakukan mediasi di Op Room Moneng Sepati, Senin (27/7/2019). Foto : Bayu Sembiring
in

Mediasi Cikencreng Belum Temui Kata Sepakat

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Pembahasan mediasi lanjutan antara pemerintah Kota Lubuklinggau dan masyarakat yang tergabung di dalam Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (ASHAR) dilangsungkan di Ruang Op Room Moneng Sepati Kantor Dinas Pemerintah Kota Lubuklinggau, Senin (29/07/2019) sekira pukul 15.00 WIB. Pertemuan mediasi tersebut sekaligus mengambil moment Sosialisasi Penataaan dan relokasi warga Grand Linggau Madani di eks. Lahan PT. Ciekncreng sesuai dengan undangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Nomor: 180/84/HK/2019.

Mediasi dihadiri langsung oleh Walikota Lubuklinggau, H SN. Prana Putra Sohe, Wakil Walikota Lubuklinggau, H. Sulaiman Kohar, Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau Rahman Sani, Kajari Kota Lubuklinggau Zairida, Komandan Distrik Militer 0406 MLM, Letkol Inf Aan Setiawan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang terkait, Camat Lubuklinggau Utara I Firdaus Abky, serta Lurah-Lurah Kelurahan terdampak.

Sementara dari perwakilan masyarakat dipimpin langsung oleh Koordinator ASHAR Fran Sembiring, kemudian Ketua OKP Gempur Zaudi Harlian, Ketua GMNI Rike Dwi Putra dan 12 nama lainnya yaitu M. Ali Kosim, Koyong, Jimat Ali Hanafiah, Asot, Suharsono, Jumaidi, Anjas Asmara, Rizal, M. Senen, Maryanto, Suhermanto dan Irsak Dianto.

Mediasi sempat diwarnai tanya jawab antara pemerintah Kota Lubuklinggau dan perwakilan warga yang hadir. Ada perbedaan persepsi antara warga dan Pemkot terkait ganti rugi lahan.

“Kalau ganti rugi lahan kami tidak mungkin bisa, mau kami masukkan dimana anggarannya? Kan bukan lahan kita, nanti malah kita yang diperiksa oleh ibu Kajari. Namun kalau kita berkaca dengan pembangunan sport center dan Gedung DPRD itu bukan ganti rugi lahan namun ganti rugi tanam tumbuh. Itupun yang membiayai bukan dari APBD tapi pihak ketiga,” ujar Nanan, sapaan akrab Walikota Lubuklinggau saat menjawab pertanyaan warga terkait ganti rugi lahan.

Nanan juga menerangkan bahwa pihaknya saat ini masih berada di barisan masyarakat, bukan justru hendak merugikan masyarakat.

“Coba bapak-bapak pikir, apa untungnya pemerintah dengan program ini? Untung untuk pemerintah atau saya sendiri misalnya? Gak ada, semua kami lakukan untuk masyarakat. Kalau kita tidak berdamai dengan PT. Cikencreng maka kita akan kehilangan semuanya,” ungkap Nanan.

Ia juga menerangkan pihaknya akan menginventarisir warga-warga yang memiliki lahan untuk bisa dicari solusi terbaik melalui tim terpadu yang diketuai oleh Wakil Walikota Lubuklinggau, H. Sulaiman Kohar.

“Yakinlah kami pasti memikirkan masyarakat, ini sudah dibentuk tim terpadu yang akan menginventarisir terkait nanti permasalahan relokasi. Ada 100 hektar lahan yang nanti disediakan untuk warga dan itu akan kita berikan langsung dengan sertifikatnya. Kan lebih menguntungkan?” Sambung Nanan.

Sebelumnya warga menanyakan terkait ganti rugi lahan mereka yang akan diambil alih oleh pemerintah maupun pihak PT. Cikencreng sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh PT. Cikencreng dan Pemkot Lubuklinggau.

“Kami ini mohon dimanusiakan pak, kami tidak berbicara hukum terlebih dahulu tetapi kami saat berbicara sebagai manusia. Kami sudah turun temurun di sana, berkebun di sana, mencari nafkah di sana, lalu tiba-tiba semua di rampas dan kami tidak ada apa-apa lagi. Mau makan apa kami pak?” Ujar Jumaidi, salah satu warga Kelurahan Petanang Ulu.

Hal senada juga disampaikan oleh Rizal, salah satu warga perwakilan Petanang Ilir yang meminta kejelasan ganti rugi kepada pihak Pemerintah Kota.

“Tolonglah pak perhatikan kami sebagai anak bapak ini, kami mendukung program pemerintah, namun pemerintah juga tolong perhatikan kami. Kami cuma ingin ganti rugi, agar kami kembali punya modal untuk melanjutkan kehidupan,” ungkap Rizal.

Mediasi belum menemukan kata sepakat karena masing-masing baik dari Pemerintah maupun masyarakat masih bertahan dengan pendapatnya masing-masing. Kesimpulan yang timbul dalam mediasi tersebut hanya sebatas upaya-upaya lanjutan, seperti Pemkot masih akan mencari jalan agar bisa mengganti rugi tanam tumbuh warga yang berkebun selain dengan relokasi lahan warga.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Ternyata Inilah Pemicu Kemarahan Wabup Muratara

Lubuklinggau Targetkan Raih Nilai A