Kasi PTK Dikdas, Tabrani.
in

Larangan Merekrut Guru Honor, Ini Tanggapan Disdikbud Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Mengingat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengingatkan para Kepala Sekolah Negeri untuk tidak merekrut guru honorer, karena menurut Mendikbud perekrutan itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 Jo PP No 43/2007,” tentang larangan merekrut tenaga Guru honorer.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau (Disdikbud), H Tamri melalui Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Kasi PTK Dikdas), Tabrani menanggapi, jika sekolah yang menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan SK (Surat Keputusan) dari kepala sekolah mereka masih bisa jadi tenaga honor. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan ialah, sekolah yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau sekolah yang menggunakan Dana BOS pengangkatan melalui SK Kepala Sekolah mereka masih bisa, tapi kalau sekolah yang anggarannya menggunakan APBD itu mereka sudah tidak bisa,” ungkap Tabrani saat dibincangi Silampari Media, Kamis (12/9/2019).

Lanjut Tabrani, kalau khusus di daerah, mereka memiliki daerah-daerah tertentu tapi bukan honor daerah, seperti di Kabupaten Musi Rawas itu namanya Tenaga Kerja Sukarela Tercatat (TKST).

“Untuk persoalan perekrutan guru honorer, sebelumnya sudah ada surat edaran dari Sekda tahun 2015, tentang perekrutan guru honorer bahwa Walikota tidak bisa menerbitkan SK,” pungkasnya.

PENULIS : Rio Rivaldo
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Puluhan Anggota Kodim 0406/MLM Jalani Tes Urine

HMI Desak Polres Musirawas Ungkap Kasus Pengeroyokan Terhadap Kadernya