DEMO- Puluhan orang yang mengatasnamakan Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) melakukan aksi demo di Kantor Bupati dan OPD. Foto Trisnak Silmed.
in

Lagi, Kantor Bupati dan Tiga OPD Didemo

Dana Desa Mana Resmi Dipermasalahkan

MUSI RAWAS,Silmed.id – Puluhan orang yang mengatasnamakan Komunitas Pengawas Korupsi (KPK), melakukan aksi demo di Kantor Bupati Musi Rawas, serta ditiga Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura), Rabu (20/11/2019).

Tiga Kantor OPD yang didemo yakni Dinas PU Bina Marga, Dinas Perikanan serta Inspektorat yang berada di Komplek Perkantoran Muara Beliti.

Para pendemo terlebih dahulu melakukan aksinya di Dinas PU Bina Marga, untuk meminta transparansi terkait penggunaan keuangan yang ada di dinas tersebut. Pasalnya mereka menilai kebijakan-kebijakan yang bermuatan individu dan golongan, kemudian penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan mempermudah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan negara, lalu adanya ketidak adilan dan ketidak pastian hukum serta tidak ditegakkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan publik.

Setelah melakukan orasi selama 30 menit, para pendemo diterima oleh Sekretaris PU Bina Marga , Azhari, kepada para pendemo Azhari sempat berdiskusi dengan para pendemo, hanya saja para pendemo ingin menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada Kepala Dinas PU Bina Marga.

“Kepala Dinas lagi Palembang, jadi kalu mau bertemu dengan beliau silahkan datang hari senin,”kata Azhari.

Karena tidak bisa bertemu dengan Kepala Dinas PU Bina Marga, para pendemo bergerak menuju Dinas Perikanan untuk kembali melakukan orasi.

Di Dinas Perikanan, sama halnya dengan tuntutan di Dinas PU Bina Marga meminta transparansi penggunaan keuangan yang ada di dinas tersebut. Lalu, permasalahan rehabilitasi Balai Benih Ikan 2018 di U1 Pagarsari.

Disana para pendemo langsung disambut oleh Kepala Dinas Perikanan, Bambang Hermanto, kepada para pendemo Bambang berterima kasih dan menyambut baik aksi yang dikoordinator oleh Zainuri dan Alimua’ap sebagai Koordinator Lapangan.

Bambang mengatakan, bahwa pihaknya akan melihat (kroscek) ke lapangan jika memang terjadi penyimpangan.

“Kemudian, mengenai dokumennya, saya harus meminta izin dulu dengan inspektorat tentunya, apabila ada izin mengenai yang lainnya, pastinya akan kami tindak lanjuti. Kemudian, kolam ikan ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dana DAK ini tidak semuda membalikan telapak tangan, tentunya harus ada pengkajian agar bisa mendapatkan dana DAK, maka dari itu kami tidak akan main-main mengenai dana ini, sedangkan kita ketahui bahwa APBD saja tidak mencukupi untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu kami akan melakukan koordinasi ke Inspektorat sekaligus Diskominfo,” kata Bambang.

Kemudian para pendemo kembali melakukan aksi demonya di Kantor Inspektorat, disana para pendemo datang untuk menanyakan laporan dugaan pungutan liar (Pungli) di desa Mana Resmi. Lantaran adanya kejanggalan terkait penggunaan APBDes diantaranya, pengadaan lampu jalan yang menghabiskan anggaran Rp 13 juta per unit, sedangkan saat dikroscek ke toko harga lampu tersebut hanya Rp 1 juta ditambah biaya pembelian kabel dan upah pasang apakah sesuai dalam satu unit menghabiskan anggaran Rp 13 juta.

Maka dari itu, pihak Inspektorat harus melakukan audit untuk memastikan berapa sebenarnya anggaran yang dihabiskan dalam satu unit lampu jalan. Selain itu, mengenai pengadaan KWH listrik juga menimbulkan kejanggalan, dimana pengadaan tersebut melalui dana desa harga KWH tersebut mencapai Rp 5 juta, sedangkan apabila menggunakan anggaran pribadi harga tersebut hanya Rp 2 juta per unit.

Kemudian, pembangunan jalan setapak yang belum sampai satu tahun tetapi sudah hancur, diduga lantaran adanya pengurangan volume bahan material serta dikerjakan secara asal-asalan. Serta, dugaan pungli di Desa Mana Resmi di bulan Juli 2017 lalu, yang sampai saat ini mencapai lebih kurang lima bulan, tapi kenyataan belum ada kabar beritanya atau titik terangnya.

“Sudah lima bulan belum ada titik terang atas laporan yang kami buat, jadi kami meminta saat ini juga Inspektorat segera menyelesaikanya. Sebab kasus ini sangat luar biasa, saksi yang memberikan keterangan mengenai adanya pungli saat ini sudah dipecat oleh kades,”kata Zainuri saat berorasi.

Sementara Inspektur Inspektorat Musi Rawas, Alexander saat menemui para pendemo menjelaskan, jika laporan dugaan pungli hingga saat ini sudah berjalan.

“Saat ini sedang berjalan, Kepala Desa (Kades), Bendahara sudah kita panggil untuk dimintai keterangan tentang permasalahan ini,”kata Alexander.

Menurut Alexander, menangani masalah dugaan pungli tidak semudah membalikan telapak tangan, ada mekanisme dan tahapan yang mesti di lalui.

“Kami tidak ingin gegabah dalam memutuskan masalah ini, ditakutkan nantinya ada keputusan yang kontroversi,”ungkapnya.

Setelah puas menyampaikan aspirasinya, para pendemo bergerak menuju kantor Bupati Mura untuk kembali menyampaikan aspirasinya.

“Jadi, kami datang ke tiga dinas serta Kantor Bupati Mura, sengaja menyampaikan aspirasi tersebut, adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan dana desa, pungli serta rehabilitasi Balai Benih ikan,” kata Zainuri dalam orasinya.

Kedatangan para pendemo disambut langsung oleh, Kabag Tapem Setda Mura, Risman Sudarisman menyambut baik pendemo, menangapi tuntutan pendemo, akan melakukan tindak lanjut ke Inspektorat karena memang prosedurnya seperti itu, nantinya akan melakukan gelar perkara setelah tindak lanjut dari temuan tersebut.

“Identiknya, kami akan melakukan koordinasi sekaligus tidak lanjut dari pihak Inspektorat begitu juga dengan usulan mengenai akan dilakukan audit mengenai dana desa,” pungkasnya.

PENULIS : Sutrisnak
EDITOR   : Dedi Ariyanto

Terapkan Nilai-nilai Agama, Durian Rampak Adakan Ceramah Agama

Khoirul Alamsyah Diminta Partai Daftar ke Gerindra