ilustrasi
in

Insani : Tes Narkoba Syarat Menikah Harus Ada Regulasi yang Jelas

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Heboh wacana calon pengantin akan di tes urine nampaknya merambat sampai ke Lubuklinggau. Program yang sedang booming di Provinsi Jawa Timur tersebut menjadi buah bibir bagi calon pengantin di Kota Lubuklinggau. Seperti misalnya SP (23) yang mengaku tambahan syarat tersebut akan memberatkan jika dana harus dari pengantin.

“Kalau saya pribadi setuju untuk program itu karena bisa mengurangi pengguna narkoba, namun kalau digunakan untuk syarat apalagi biaya dibebankan kepada calon pengantin saya rasa terlalu memberatkan,” ungkap SP yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya di salah satu Kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Senin (29/7/2019).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuklinggau melalui Plt Kepala BNN Kota Lubuklinggau Apandi mendukung penuh program tersebut, namun menurutnya, pihaknya hanya sebatas pendukung, usulan program harus keluar dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Agama.

“Pada prinsipnya BNN sangat setuju untuk program itu, ini adalah sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Terkait regulasi nanti tentu akan kita koordinasikan kepada pihak-pihak yang sudah action melakukan program ini, mudah-mudahan ini menjadi penyelesaian terhadap permasalahan serius penyalahgunaan narkoba di tingkat yang paling dasar,” ujar Apandi kepada Silampari Media.

Terkait koordinasi, pihaknya mengaku belum ada koordinasi lebih lanjut bersama dengan pihak Kemenag.

“Tentu yang paling penting adalah koordinasi karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti misalnya masalah dana, payung hukum, teknis kegiatan dan lain sebagainya,” sambung Apandi.

Terpisah, Kepala Kantor Kementrian Agama Lubuklinggau, Azhari Rahardi, melalui Kepala Bidang Pembinaan Agama Islam, Zulkifli mengaku masih mengkaji program tersebut.

“Masih terus dalam pengkajian karena tidak bisa serta merta kami realisasikan. Harus ada pertimbangan baik dari vertikal maupun horizontal. Kami juga sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak BNN terkait permasalahan itu sekaligus menentukan regulasi yang mengatur,” ungkap Zulkifli.

Ia mengaku pihaknya akan serius mengkaji program tersebut.

“Tentu kami serius ya karena memang ini termasuk program Kemenag. Ini juga sebagai bentuk pencegahan terkait penyalahgunaan narkoba,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut,salah satu Praktisi Hukum sekaligus advokat senior di Lubuklinggau, Insani mengaku setuju dengan program tersebut tetapi jangan sampai mengabaikan hak warga negara untuk menikah.

“Saya setuju karena intinya program tersebut positiif, namun karena kita adalah negara hukum, landasan hukum serta regulasinya harus jelas. Jangan sampai justru kita melanggar hak-hak individu untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan 7 utamanya. Di sana kan tidak diatur terkait harus tes Narkoba. Jangan sampai pemerintah terjebak hingga nanti justru akan ada tuntutan-tuntutan dari catin,” ungkap Insani.

Ia mengungkapkan regulasi yang mengatur harus setara undang-undang.

“Harus setara undang-undang agar benar-benar mengikat. Tinggal tambahkan saja di UU Pernikahan. Kalau Pergub atau perwal menurut kami akan rentan terhadap gugatan. Ya kita melarang orang nikah kan berdosa,” ujarnya seraya bercanda.

Seperti diwartakan sebelumnya, beberapa daerah di Jawa Timur dikabarkan telah memberlakukan program tersebut. Dalam realisasinya apabila Catin positif pengguna narkoba maka tidak serta merta ditangkap ataupun batal menikah, hanya saja wajib melakukan rehabilitasi dan wajib lapor.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Jembatan Sungai Pelipun Putus

UMP Muratara Masih Dibawah Standar Provinsi