in

Hilangkan Kendaraan Dinas, Lima ASN Diwajibkan Mengganti

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Gegara menghilangkan kendaraan dinas, lima ASN (Aparatur Sipil Negara) diwajibkan menggantinya. Hal ini sebagaimana rapat Majelis Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi (TPTGR) di Op Room Dayang Torek, Selasa (15/10/2019) yang dipimpin oleh Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani.

Inti dari rapat ini adalah membahas persoalan ganti rugi kehilangan kendaraan dinas milik Pemkot Lubuklinggau yang dipakai oleh ASN.

Menurut Sekda semestinya motor yang dipakai ASN harus diasuransikan. Hal ini merupakan pembelajaran bagi para ASN agar lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dinas. Melalui harga perolehan, harga berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel No. 33 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 dan harga pasar akan memutuskan tuntunan perbendaharaan tuntunan ganti rugi (TPTGR) atas kendaran dinas dan barang investaris kantor yang hilang.

“ASN yang mengalami kehilangan kendaran dinas dan diminta ganti rugi sebanyak lima orang,” kata Rahman Sani.

Yang pertama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau, H Purnomo. Kendara yang hilang berupa motor Honda NF 100 SL Tahun 2007 BG 6368 HZ.

Kedua Kepala SD Negeri 11 Kota Lubuklinggau, H Iswandi Hasan (kendaraan yang hilang berupa motor Honda NF 100 SLD Tahun 2006), ketiga Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Lubuklinggau, Kholid kendaraan yang hilang berupa Honda Supra X 125 tahun 2013 BG 6713 HZ.
Keempat Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuklinggau, Rachman (kendaraan yang hilang berupa motor Honda NF 11B2D1 M/T tahun 2013 dan yang kelima Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya Perempuan, Nasriwan kendaraan yang hilang berupa motor Suzuki smash tahun 2005 dengan BG 3082 HZ.

Dari segi kronologi kejadian melalui berbagai pertimbangan yang ada, diputuskan H Purnomo dikenakan ganti rugi senilai Rp 4.125.000 dengan angsuran Rp 171.875 perbulan selama 24 bulan, H Iswandi dikenakan Rp 3.750.000 dengan angsuran Rp156.250 perbulan selama 24 bulan, Kholid dikenakan Rp 6.000.000 dengan angsuran Rp 250.000 perbulan selama 24 bulan, Rachmad dikenakan Rp 5.625.000 dengan angsuran Rp 243.375 perbulan selam 24 bulan dan Nasriwan dikenakan Rp 1875.000 dengan angsuran Rp 78.125 perbulan selama 24 bulan.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ASN yang bersangkutan tidak dapat melunasi maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan Perudangan-undangan yang berlaku.

SOURCE : Diskominfo Lubuklinggau

Pemkot Gelar Sharing Best Practice Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu

Bahas Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Setda Mura Undang 20 Organisasi Pemuda