Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Lubuklinggau, H. Nobel Nawawi saat memimpin rapat Koordinasi Luas Lahan Pertanian dan Bahan Penyusunan Data Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PUP2B) di Opp Room Dayang Torek, Selasa (20/08/2019).
in

Guna Menyamakan Data Luas Lahan Pertanian, Pemkot Gelar Rapat Koordinasi PUP2B

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Lubuklinggau, H. Nobel Nawawi, memimpin Rapat Koordinasi Luas Lahan Pertanian dan Bahan Penyusunan Data Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PUP2B) di Opp Room Dayang Torek, Selasa (20/08/2019).

Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau, Dedi Yansyah memaparkan pihaknya merasa perlu mengklarifikasi luas lahan fungsional pertanian yang bener-benar digunakan untuk lahan pertanian sawah. Maka dari itu data harus sesuai dengan kondisi riel di lapangan.

“Ada selisih data dengan data BPN. Data lahan pertanian BPN berbeda dengan data yang ada di Wilayah Kota Lubuklinggau. Data dari BPN tidak jauh berbeda dan akan dibahas dengan BPN. Data statistik lahan pertanian itu harus benar dan harus sama. Pembahasan ini sesuai Perda dan data-data itu harus kita sinkronkan Jadi data sementara menggunakan data kita,” jelas Dedi.

Berdasarkan data di Dinas Pertanian, luas kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud merupakan kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.128 hektar meliputi Kelurahan Ulak Lebar, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Marga Bakti, Kelurahan Karang Ketuan , Kelurahan Eka Marga dan Kelurahan Siring Agung.

Hasil peta foto udara skala 1:1000 Bappeda Kota Lubuklinggau, sawah termasuk sawah irigasi , sawah tadah hujan , kolam ikan dan air empang masing-masing kecamatan luas (M2) Lubuklinggau Barat I, 303.089,79, Barat II 83.186,96, Timur I, 289.833,48, Timur II, 68.126,36, Utara I, 2.843.197,93, Utara II, 360.781,73, Selatan I, 500.282,59 dan selatan II, 5.417.720,36. Total 10.866.219,21.

Jenis irigasi permukaan, nama daerah irigasi, luas area semula , luas area potensial dan luas area fungsional per hektar. Daerah irigasi di Air Kasie I Lubuk Tanjung 347 hektar area semula, potensial 24,29 ha, fungsional 93,62 ha, Air Malus Batu Pepe 508 Ha area semula, 119,3 ha potensial, 73,45 fungsional ha, Lubuk Tanjung 130 Ha area semula, 0 potensial , 9,97 Ha fungsional, Petanang III 200 Ha area semula 15,2 Ha petensial, 13,89 Ha fungsional dan Air Kasie II Kayu Ara 324 Ha area semula, 56,6 Ha fungsional di luar wilayah administrasi Kota Lubuklinggau.

Pihak BPN Kota Lubuklinggau, melalui Kepala Bidang Pemetaan Tanah Alanti Kasih, dalam kesempatan itu menyampaikan untuk data tahun 2018 yang telah disampaikan, dirinya mengaku belum mengetahui secara detil karena dirinya baru bertugas di BPN Kota Lubuklinggau.

“Kami belum tahu data 2018. Kami kemarin baru mendata luas persawahan yakni 987 hektar,” ujarnya.

Kepala BPS Kota Lubuklinggau, Eka Yulyani menyampaikan pada tahun 2019 ada kegiatan interplasi lahan. Dari BIG 970 hektar ada selisih luas lahan yang signifikan.

“Kemarin bulan Juli sudah ekspos. Kami sudah siapkan data dari BIG, lahan mana yang masih eksis dan yang sudah tidak eksis lagi. Kami membawah peta dari BIG, kami sudah melakukan di seluruh kecamatan dan ada orang kecamatan yang kami ajak,” paparnya.

Untuk sementara luas area pertanian mencapai 937 hektar. Dari data BIG bayak lahan yang berubah dan lahan yang menjadi lahan kering dan rumput.
Menanggapi hal itu, Asisten II Nobel Nawawi menyampaikan data statististik BPN bukan hanya masalah luas pertanian saja, malah luas wilayah Kota Lubuklinggau belum ketemu.
Bahkan propinsi pun pernah ditantang untuk menunjukkan data asli tentang batas-batas wilayah kita dengan data di Kota Lubuklinggau.

“Tidak salah kita mencari data yang benar. Saya mengapresiasi peserta rapat yang berani menghimpun data-data yang benar. Maka dari itu data tersebut harus kita cari dengan benar. Mari kita bergerak sama-sama. Banyak peta-peta yang terpotong dan berubah, maka dari itu dari hasil rapat ini kita data lagi dengan benar mana-mana data yang valid. Karena banyak data yang harus dirubah. Data provinsi dan data kita harus disamakan. Data BPN dan PU kita tanya ke pusat agar datanya sama-sama sinkron,” pungkasnya. (rilis)

Gegara Galian Lubang WC, Bapak-Anak Keroyok Tetangga Hingga Tewas

Lubuk Muda Titik Nol Pembukaan Jalan Sepanjang 11.300 M