in

Gejolak Cikencreng Berlanjut, Warga Siap Aksi Masa Jilid II

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Permasalahan lahan eks PT. Cikencreng nampaknya masih akan terus berlanjut meski sudah ada kata “damai” antara pihak Eks PT. Cikencreng dan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Pasalnya masyarakat, terkhusus di tujuh Kelurahan yang menguasai lahan di eks perkebunan PT. Cikencreng, yaitu masyarakat Kelurahan Durian Rampak, Tanjung Raya, Petanang Ulu, Petanang Ilir, Taba Baru, Belalau II, dan Sumber Agung terus “menggugat”. Terlebih ketika mengetahui statement Camat Lubuklinggau Utara I, Firdaus Abky di salah satu media cetak lokal yang mengatakan bahwa tidak ada ganti rugi terhadap lahan yang dikuasai masyarakat dan masyarakat menyadari akan hal itu.

Berdasarkan statement serta polemik yang terjadi, masyarakat di tujuh Kelurahan tersebut menggelar pertemuan pada Selasa Malam (09/07/2019) sekira Pukul 20.00 WIB di kediaman Aman, RT. 01, Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuklinggau Utara I guna membahas langkah apa yang selanjutnya akan diambil untuk menyikapi permasalahan tersebut.

Rembuk warga dibuka dengan pernyataan sikap masing-masing perwakilan Kelurahan yang dalam kesimpulannya menginginkan agar diadakan duduk bersama antara Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat guna menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya.

Seperti disampaikan oleh Zainal Abidin, Ketua Adat Kelurahan Durian Rampak yang juga merupakan wakil dari masyarakat Kelurahan Durian Rampak, ia menyampaikan bahwa pada hakikatnya masyarakat sangat mendukung program-program Pemerintah, namun jangan sampai program tersebut justru menyengsarakan masyarakat.

“Saya ingat statement pak Walikota pada masa kampanyenya yang menyatakan bahwa program-program ke depan akan mensejahterakan masyarakat, namun kalau seperti ini bukannya mensejahterakan malah menyengsarakan. Soalnya banyak sekali masyarakat yang menggantungkan hidupnya di perkebunan tersebut, kalau diambil bahkan tanpa ganti rugi bukannya itu malah merugikan masyarakat,” terangnya.

Senada dengan Zainal, M. Senen, perwakilan masyarakat Belalau II juga menyampaikan kekecewaannya terhadap statement dan sikap Pemerintah yang menurutnya tidak pro rakyat.

“Pemerintah Kota seolah main kucing-kucingan dengan masyarakat, masyarakat tidak dilibatkan terkait pengambilan keputusan, atau minimal memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang sudah terjadi. Seolah pemkot menganggap masyarakat bukan bagian penting kebijakan dengan alasan karena masyarakat tidak ada hak di lahan eks Cikencreng. Kami cuma ingin tau apa yang terjadi sebenarnya, jelaskan dengan sejelas-jelasnya,” ungkap Senen.

Koordinator rapat, Fran Sembiring, mengungkapkan jika saat ini masyarakat hendak menagih janji dari Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan kesepakatan yang di tanda tangani pada tanggal 12 Maret 2018 yang lalu.

“Demonstrasi awal kami pada tanggal 12 maret tahun lalu menghasilkan kesepakatan bahwa apapun kesepakatan atau bakal kesepakatan harus melibatkan masyarakat yang diwakili oleh organisasi Ashar. Namun kenyataannya saat ini pemerintah melakukan perdamaian dengan pihak Cikencreng seolah masyarakat terdampak tidak dianggap, padahal pernyataan bersama ditanda tangani langsung oleh Pemkot Lubuklinggau melalui asisten I, Ibnu Amin,” ujar Fran.

Menurut Fran hal itulah yang akan dimintai keterangan, dan dalam waktu dekat nanti pihaknya akan kembali menggelar aksi damai menuntut keadilan.

“Beberapa kali kami menyambangi gedung DPRD namun tidak pernah ada tanggapan, mungkin harus beramai-ramai baru ditanggapi, untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan kembali melakukan aksi damai,” lanjutnya.

Masyarakat juga mempertanyakan terkait komitmen Walikota Lubuklinggau yang ingin mensejahterakan masyarakat.

“Kami menagih janji Walikota yang ingin mensejahterakan rakyatnya, tapi saat ini mengapa justru seolah ingin menyengsarakan. Padahal dia tahu kalau kebun itu merupakan sumber pencaharian pokok masyarakat, bahkan tidak ada ganti rugi, sementara pembangunan gedung DPRD yang notabenenya juga lahan eks Cikencreng ada ganti ruginya. Kami hanya ingin kejelasan dan transparansi Pemerintah,” ujar Zaudi Harlian Koordinator Gerakan Pemuda Utara Bersatu kepada Silampari Media.

Rapat tersebut dihadiri oleh lebih kurang 100 orang dari tujuh Kelurahan terdampak. Hal tersebut merupakan reaksi dari statement Camat di salah satu media cetak lokal tertanggal 16 Juni 2018 yang menyatakan bahwa tidak ada ganti rugi terkait lahan eks Cikencreng yang akan di ambil alih oleh Pemkot dalam rangka merealisasikan program pemerintah.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Modus Pecah Kaca, Warga Linggau Dibekuk Polisi Palangka Raya

Program Daarut Tauhid Jamah Lokalisasi Patok Besi