Ratusan warga yang menempati lahan PT Eks PT Cikencreng melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (23/7/2019). Foto : Bayu Silmed
in

Data dan Fakta Aksi Demonstrasi “Cikencreng”

LUBUKLINGGAU, silmed.id – Aksi unjuk rasa warga dari delapan Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Utara I terkait permasalahan lahan eks PT. Cikencreng di Gedung Kantor DPRD Kota Lubuklinggau, Selasa (23/07/2019) berlangsung aman dan damai. Ratusan warga yang hadirpun membubarkan diri sekira pukul 13.20 wib setelah sempat berdialog bersama dengan pihak Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Dalam unjuk rasa tersebut ada beberapa data dan fakta yang harus diketahui, simak poin-poinnya.

Warga Yang Hadir
Di dapat dari data absensi peserta yang hadir di masing-masing Koordinator Kelurahan diketahui bahwa jumlah warga yang turut hadir berjumlah 385 orang dari 500 orang yang dilaporkan ke pihak kepolisian.
Aman Mulyadi selaku Koordinator Lapangan menjelaskan bahwa data tersebut berguna sebagai bukti jika terjadi kericuhan.
“Kalau tidak terdata di absen berarti bukan peserta unjuk rasa, itu orang ketiga yang provokasi,” ungkap Aman.

Personil Kepolisian + Pol PP yang Disiapkan
Kapolres Lubuklinggau, AKBP Dwi Hartono menjelaskan jika personil yang diterjunkan dilapangan berjumlah 170 personil, pasukan Brigadir Mobile (Brimob) disiagakan sebanyak 150 personil dan 50 Personil Polres stand by menunggu perintah dari kantor.
Sementara Kepala Bidang Ketertiban Umum Pol PP Kota Lubuklinggau, Agum, menerangkan pihaknya menerjunkan 40 personil dalam mengamankan aksi damai yang berlangsung.
Sehingga jika di total jumlah aparat yang disiapkan mengamankan berjalannya aksi baik dari Polres maupun Pol PP berjumlah 410 personil, sedikit lebih banyak dari masa demonstran yang berjumlah 385 orang.

Organisasi yang Ikut Aksi Damai
Ada beberapa organisasi yang ikut mendampingi masyarakat melakukan aksi damai siang ini. Adapun beberapa organisasi tersebut antara lain Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Lubuklinggau yang dihadiri langsung oleh ketuanya yaitu Rike Dwi Putra, ada pula organisasi kepemudaan Gerakan Masyarakat Pemuda Utara Bersatu (Gempur) dihadiri langsung oleh sang ketua Zaudi Harlian, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Hati Nurani Rakyat (LSM GERHANA) Juga hadir mendampingi dan terakhir adalah Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (ASHAR) yang dibentuk mewakili masyarakat yang juga ikut berdemonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu ada juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Alwi Umri Harahap yang ikut memantau jalannya unjuk rasa.

Keberadaan Personil Militer
Menerut keterangan yang berhasil dihimpun oleh Silampari Media di lapangan, ada sekitar 10 personil TNI yang membackup pihak kepolisian dan Pol PP untuk melakukan pengamanan. Personil TNI tersebut merupakan anggota Babinsa Kecamatan Lubuklinggau Utara I. Selain itu ada juga bagian Intelijen anggota TNI yang ikut membaur di tengah-tengah masyarakat.

Hanya Dua Anggota Legislatif Yang Ngantor Pada Saat Demonstrasi
Dua anggota tersebut adalah H.Rodi Wijaya yang merupakan ketua DPRD Kota Lubuklinggau serta H.Merismon, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Lubuklinggau. Masing-masing merupakan Caleg terpilih kembali yang berasal dari Dapil 4 (Lubuklinggau Timur I dan II) serta Dapil 3 (Lubuklinggau Selatan I dan II). Dalam dialog tersebut tidak ada satupun anggota dewan yang berasal dari Dapil II (Lubuklinggau Utara I dan II) yang notabenenya adalah dapil para demonstran.
Bahkan Rodi menyarankan kepada warga agar jangan lagi memilih wakil yang tidak memikirkan konstituennya di dapil masing-masing.
“Seharusnya DPRD dari dapil II ini yang sambut tapi mereka belum datang, nanti kalau anggota dewan yang tidak bisa menampung aspirasi bapak ibu lebih baik jangan dipilih lagi ke depannya,” sindir Rodi.
Wah wah… pada kemana ya bapak dewan yang terhormat itu?

Pejabat Yang Hadir
Ada beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang hadir menemui para pendemo diantaranya adalah Wakil Walikota Lubuklinggau, H. Sulaiman Kohar, Sekda Kota Lubuklinggau, H. Rahman Sani, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H. Rodi Wijaya, Ketua Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau Merismon, Kapolres Lubuklinggau AKBP Dwi Hartono, Kepala BPN Kota Lubuklinggau Buchroni, Camat Lubuklinggau Utara 1, Firdaus Abky, serta Sekretaris Dewan Fajarudin.

Mediasi Dilakukan di Halaman Kantor DPRD Kota Lubuklinggau
Karena tidak mau diundang perwakilan ke dalam ruangan, akhirnya peserta demonstran dan pihak Pemkot Lubuklinggau berdialog di halaman Kantor DPRD Kota Lubuklinggau dengan disaksikan secara langsung oleh seluruh peserta demonstrasi.
“Kami tidak mau ada “kongkalikong” antara perwakilan yang diundang ke dalam ruangan dengan pemerintah sehingga kami putuskan untuk berdialog di luar ruangan saja,” ungkap Dodi, salah satu Koordinator Lapangan aksi demontrasi.

Aksi Damai Belum Menemui Kata “Damai”
Meski pendemo sepakat membubarkan diri pada Pukul 13.20 WIB namun kenyataannya belum ada kesimpulan pasti yang didapatkan dari dialog tersebut, hal tersebut juga disampaikan oleh Fran Sembiring yang merupakan koordinator ASHAR.
“Belum ada kata sepakat karena Pemkot masih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka belum berani untuk mengiyakan atau menolak tuntutan warga, yang pasti paling lambat hari Senin Depan akan ada mediasi lanjutan bersama dengan Pemkot,” ujar Fran.
Sementara Wakil Walikota Lubuklinggau, H. Sulaiman Kohar menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa semena-mena mengambil keputusan yang dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak.
“Warga punya tuntutan dan tuntutannya sudah kami tampung, tapi gak mungkin langsung diputuskan karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan baik dari segi aturan maupun kebijaksanaan. Kita tunggu saja hasil rapat mediasi lanjutan nanti bersama warga,” ungkap Sulaiman Kohar.

Akan Ada Aksi Lanjutan?
Fran juga menerangkan jika sampai batas waktu yang ditentukan belum juga ada keputusan yang tegas dari pemerintah maka bisa dipastikan pihaknya akan kembali mengadakan aksi serupa dengan masa yang jauh lebih banyak lagi.
“Selanjutnya kalau pemerintah masih menganggap kami ini “ecek-ecek”, maka akan ada gelombang rakyat yang lebih besar untuk turun ke jalan. Bahkan kami akan membawa peralatan dapur bila perlu untuk menginap sampai tuntutan kami dikabulkan,” ungkap Fran.

Demikianlah kami sajikan beberapa data dan fakta yang terjadi saat aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau pada Selasa, 23 Juli 2019. Semoga semua pemangku kepentingan mendapatkan bagiannya masing-masing, ehh maksud kami mendapatkan solusi terbaik dalam permasalahan ini.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Ternyata Ini Alasan Pemkot ‘Damai’ dengan PT Cikencreng

Realisasi Bangub Tahun 2019 Tinggal Menunggu Pencairan