Majelis hakim yang memimpin sidang perkara perdata nomor perkara perdata nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Llg. Foto diabadikan, Kamis (14/11/2019). Foto : Aulia Silmed
in ,

Ditemukan Fakta Baru Tentang Digagalkannya Lelang oleh ULP Muratara

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Sidang lanjutan perkara perdata nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Llg di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1B Lubuklinggau, dengan penggugat PT Ahba Mulya dan tergugat Pemerintah Kabupaten Muratara memasuki babak baru.

Sidang yang diadakan di ruang sidang Cakra, pada Kamis (14/11/2019) dipimpin oleh Andi Barka didampingi hakim anggota Siti Yuristia dan Ferdinaldo dengan PP (Panitera Pengganti) Rahmat Wahyudi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum PT Ahba Mulya, Gress Selly saat dibincangi Silampari Media, agenda sidangnya adalah pemeriksaan saksi dari penggugat.

“Saksi yang kami hadirkan yakni Kiki Sanjaya yang merupakan saksi fakta yang bertanggung jawab untuk dokumen penawaran,” kata Gress Selly.

Kiki Sanjaya hadir sebagai saksi fakta saat menceritakan tentang pembatalan yang dilakukan pokja III/ULP Kabupaten Muratara, Kamis (14/11/2019). Foto : Aulia Silmed

Usai diambil sumpahnya, Kiki Sanjaya mulai menceritakan dan menerangkan kepada majelis hakim proses lelang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Muratara. Dimana pada bulan Maret 2019 lalu PT Ahba Mulya melakukan pendaftaran pada lelang dengan nama tender, Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Biaro – Bingin Teluk Kec. Karang Dapo dan Kec. Rawas Ilir (DAK REGULER – JALAN) dengan nilai Pagu paket sebesar Rp 11.430.058.000.

“Adapun tender proyek ini diikuti oleh 3 peserta. Dimana setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya PT Ahba Mulya dinyatakan sebagai pemenang tender,” kata Kiki.

Sesuai prosedu yang terdapat pada ULP, usai dinyatakan ada pemenang tender, maka ada yang namanya masa sanggah hasil tender yang waktunya selama 5 hari. Dikatakan Kiki, dirinya mengetahui adanya sanggahan berdasarkan email yang dikirimkan ULP.

“Selanjutnya setelah waktu masa sanggah hasil tender habis, pihak ULP menyampaikan bahwa lelang dinyatakan gagal karena terdapat kesalahan dari penyelenggara,” ucapnya.

Kesalahan tersebut yaitu pada lelang umum seharusnya SKN (Sisa Kemampuan Nyata), akan tetapi oleh Pokja III persyaratannya yang terdapat pada tender tersebut adalah SKP (Sisa Kemampuan Paket).

Dilanjutkan Kiki, setelah adanya pembatalan tender yang dilakukan Pokja III ULP Kabupaten Muratara, pihaknya melakukan pengaduan kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) dan juga penegak hokum dalam hal ini Polda Sumatera Selatan, tepatnya bagian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

Diketahui sebelumnya, gugatan yang dimasukkan PT AHBA Mulya ke PN Klas 1B Lubuklinggau, berawal dari pembatalan sepihak, pemenang tender proyek jalan Simpang Biaro dan Rawas Ilir sebesar Rp 11,4 miliar oleh Pokja III ULP Muratara.

Dimana menurut Gress Selly, pembatalan tersebut sangat merugikan PT AHBA Mulya dan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun isi dari gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Muratara bahkwa kliennya mengalami kerugian materil dan immateril.

“Dalam berkas gugatan yang kami sampaikan, kami menuntut pihak Pemerintah Kabupaten Muratara untuk mengganti kerugian yang dialami baik secara materi sebesar Rp 150 juta dan immaterial sebanyak 1 miliar rupiah,” tegas Gress Selly.

PENULIS : Aulia Azan Siddiq

Permasalahkan SBW di Dekat Permukiman, PPMI Lubuklinggau Surati Pemkot

Bupati dan Wabup Kompak Hadiri Maulid Nabi