Ilustrasi
in

Ditegur Kemenpan-RB, Kebijakan CPNS Wajib KTP Lubuklinggau Dihapus

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Pemerintah Lubuklinggau awalnya membuat kebijakan pelamar CPNS di daerah ini, diutamakan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Lubuklinggau. Namun keputusan tersebut berubah, setelah Pemkot Lubuklinggau mendapat teguran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kemenpan RB menyebut penetapan KTP setempat menyalahi aturan. Pemkot Lubuklinggau pun akhirnya mengeluarkan surat edaran, bahwa untuk penerimaan CPNS Kota Lubuklinggau terbuka untuk Warga Negara Indonesia (WNI), dengan dibuktikan telah melakukan perekaman oleh instansi berwenang.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas BKPSDM, melalui Kabid Pengadaan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Achyar saat dikonfirmasi membenarkan terkait adanya teguran dari Kemenpan terkait kewajiban KTP lokal.

“Iya memang ada teguran, untuk sekarang sudah kita ubah dengan dikeluarkannya surat edaran,” kata Achyar pada wartawan, Kamis (21/11/2019).

Achyar menyebutkan, jumlah penerimaan formasi CPNS tahun ini untuk Kota Lubuklinggau sebanyak 177 formasi dengan rinciaan 145 tenaga pendidik, 20 tenaga kesehatan dan 12 tenaga teknis.

“Sampai dengan hari ini, Kamis (21/11) jumlah pendaftar CPNS di Lubuklinggau mencapai 400 orang. Dengan formasi yang paling banyak pendaftarnya yakni guru,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkot Lubuklinggau mewajibkan para pelamar CPNS Lubuklinggau ber KTP lokal, kecuali untuk beberapa formasi seperti tenaga kesehatan, khususnya dokter diperbolehkan diikuti oleh pelamar yang bukan domisili Lubuklinggau.

“Terakhir pendaftaran sampai tanggal 26 November mendatang. Untuk tahapan selanjutnya kita mengikuti aturan yang sudah terjadwal,” katanya.

PENULIS : Jofan Saputra
EDITOR   : Dedi Ariyanto

16 Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual

PKL Depan Eks Kantor Bupati Musi Rawas Ditertibkan