in

Dinsos: Ada Kemungkinan Suplier BPNT di Lubuklinggau Masih dari Bulog

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Dinas Sosial (Dinsos)Kota Lubuklinggau, optimis pengalihan bantuan beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan berdampak baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, A.H. Ritonga, melalui Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Dinsos Lubuklinggau, Minarno, menerangkan jika penyaluran Rastra (Beras Sejahtera) di Lubuklinggau sudah berhenti per Oktober 2018 dan BPNT resmi di Launching di Lubuklinggau per November 2018.

“Kami optimistis, BPNT akan mampu untuk lebih mengkoordinir kebutuhan masyarakat akan sembako, karena dengan BPNT masyarakat bebas mau belanja beras dan telur di mana dan kapan pun,” ucap Minarno kepada Silampari Media, Kamis (4/7/2019).

Pengalihan itu, lanjut Minarno, bertujuan untuk mewujudkan 6T dalam menyalurkan bantuan. 6T yang dimaksud ialah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi.

Minarno menghimbau agar semua instrumen penting peralihan dipersiapkan dengan baik oleh pihak yang terkait, khususnya di Kota Lubuklinggau, yakni Korkot PKH (Koordinator Kota Program Keluarga Harapan), Dinsos, serta Suplier.

“Kita semua harus mempersiapkan segala sesuatunya, terutama data, keberadaan e-Warung, dan semangat pemerintah daerah dalam mewujudkan penyaluran bantuan menjadi non tunai pada 2019. Alhamdulillah saat ini sudah ada 9.693 KPM yang bisa mengambil BPNT,” terang Minarno.

Namun di tengah misi tersebut, meninggalkan permasalahan lain yang berkaitan dengan Bulog. Sebelumnya Bulog sempat khawatir terhadap penyaluran stok logistik pihaknya yang ada di gudang Kansilog Perum Bulog Lubuklinggau.

“Dengan dihentikannya Rastra maka Bulog sudah stop menyalurkan beras melalui program pemerintah tersebut, untuk saat ini kami masih menunggu program lanjutannya,” terang Meizarani, Kepala Kansilog Lubuklinggau kepada Silampari Media, Rabu (3/7/2019).

Sementara sebagian besar stok Bulog bisa habis karena terbantu penyaluran Rastra, sehingga dikhawatirkan akan terjadinya penumpukan stok sehingga menyebabkan berkurangnya kualitas logistik.

Menanggapi hal tersebut, Minarno menyebutkan jika pihaknya masih terus membangun komunikasi dengan Bulog terkait Program BPNT agar suplier masih memungkinkan melalui Bulog.

“Terkait permasalahan itu kami masih terus membangun komunikasi, hanya saja masih ada ketidakcocokan, bulog menginginkan data pasti berapa kebutuhan per periode sementara kami tidak bisa seperti itu,” ujar Minarno.

Hal tersebut karena BPNT merupakan bantuan yang disalurkan kepada KPM berupa uang yang dibelanjakan beras dan telur. Namun pemerintah tidak mengatur berapa dan harus apa yang dibeli dengan bantuan BPNT.

“Sehingga tidak bisa dipastikan. Mungkin disini yang belum dapat titik temunya. Namun mudah-mudahan ke depan ada kesepakatan kami dengan Bulog sehingga pendapat semua pihak bisa terakomodir dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, Minarno juga mengatakan jika perubahan rastra ke BPNT itu memiliki kendala dalam penerapannya. Di antaranya data para penerima bantuan. Pihaknya berpatokan pada Basis Data Terpadu (BDT).

Namun, data yang dilaporkan acap kali berubah dan tidak diikuti pembaruan secara cepat oleh Kelurahan dimana KPM berdomisili.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring
EDITOR : Dodi Chandra

Pendamping PKH Dilarang Memaksa PKM Serahkan Kartu ATM

Modus Penipuan Kembali Terjadi, Pihak Kampus Harap Mahasiswa Tidak Mudah Tertipu