DATANGI DINSOS. Sejumlah ibu-ibu yang mengaku dari Desa Leban Jaya, Senin (12/8/2019) mendatangi Dinsos Mura karena Dana PKH yang seharusnya diterimanya belum juga cair. Foto: Dedi_Silmed
in

Dana PKH Tak Kunjung Cair, Ibu-ibu Leban Jaya Datangi Dinsos Mura

MUSIRAWAS, Silmed.id – Lantaran dana Program Keluarga Harapan (PKH) tak kunjung disalurkan, puluhan Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas,  Senin (12/8/2019) sekitar pukul 09.00 WIB.

“Kedatangan kami untuk mempertanyakan kejelasan pencairan dana PKH yang harusnya dicairkan di Juli lalu. Namun hingga kini belum juga dapat dicairkan, karena saldo di kartu PKH tersebut kosong,” kata  Endang (40)  warga Desa Leban Jaya yang juga KPM penerima PKH.

Ia menuturkan, kurang lebih ada 20 KPM di Desa Leban Jaya hingga saat ini belum dapat mencairkan dana PKH tersebut.

“Yang lain sudah cair semuanya, hanya kami sekitar 20 warga yang belum cair. Karena pas kami cek di Unit Mandiri Muara Kelingi, saldonya kosong. Harusnya pencairan PKH pada Juli lalu,” jelas Endang.

Bahkan lanjut ia, terkait hal tersebut pihaknya sudah mengadu ke petugas Pendamping PKH Leban Jaya, agar dapat difasilitasi untuk penyelesaiannya. Namun alih-alih ingin mendapat pendampingan, justru ibu-ibu kecewa dengan jawaban pendamping PKH yang terkesan enggan mengurusnya.

“Kalau pendamping PKH desa mau memfasilitasi, kami tidak akan datang ke Dinsos. Justru pendamping PKH mengatakan, bahwa KPM di Leban Jaya tidak bisa diatur. Ditambah lagi, adanya ikut campur dari oknum perangkat desa,” ucapnya.

Untuk itu, sambung ia, dirinya bersama ibu-ibu berharap kepada Dinsos Kabupaten Mura, agar dapat mencarikan solusi. Sehingga dana PKH dapat dicairkan dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial, sebab ada yang cair, ada yang tidak.

Sementara itu, Kepala Dinsos Mura Agus Susanto melalui Kabid Orbansos, Evan Saipani didampingi Koordinator PPKH Kabupaten Mura, Dede Noveransah mengatakan, terkait dengan kosongnya saldo kartu PKH tersebut, ada dua kemungkinan, yakni karena memang belum ditransfer dari pusat atau terjadi pemblokiran.

“Maksud pemblokiran ini bersifat sementara, untuk mendisiplinkan KPM, sehingga mau mendengar informasi dari pendamping PKH masing-masing. Karena kamin sering kecolongan, tanpa informasi dan instruksi pendamping, tahu-tahu KPM ini sudah datang ke bank,” jelasnya.

Harusnya, KPM dibawah intruksi dan informasi dari pendamping PKH. Untuk itu, pendisiplinan KPM tersebut, bertujuan untuk memperkuat peranan dan fungsi pendamping PKH. Terlebih selama ini, banyak KPM yang enggan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pendamping.

“Kemudian, pemblokiran sementara juga bisa dilakukan pemerintah pusat. Karena jadwal pencairan yang berbenturan dengan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang harus lebih diprioritaskan. Tapi kami koordinasikan dulu dengan pihak perbankan,” ungkapnya.

Disinggung mengenai pendamping PKH Desa Leban Jaya yang terkesan enggan lagi mengurus KPMnya. Maka pihaknya akan segera memangil pendamping yang bersangkutan, untuk mengklarifikasi. Sehingga akan diketahui titik permasalahannya.

“Jika memang karena kinerja pendamping, maka pemberian sanksi akan dilakukan. Mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat. Kalau sanksi ringan, itu SP1, kalau sanksi sedang SP2  dengan penahanan gaji 3 bulan. Kemudian sanksi berat yakni berupa pemberhentian,” tutupnya.

PENULIS: Dedi Ariyanto
EDITOR: Dodi Chandra

Puluhan Hektar Sawah Terancam Gagal Panen

Tersangka Penusukan Ketua PPS Selangit Diciduk di Bali