in

Banyak Restoran dan Hotel Enggan Taat Pajak 10 Persen

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Pemerintah Lubuklinggau, mengeluhkan masih terdapat pengusaha lokal baik restoran dan hotel yang tidak taat pajak.

Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, menjelaskan jika setiap pengusaha dimintai wajib bayar pajak 10 persen dari pendapatan. Itu sendiri menurutnya ada aturan yang berlaku.

“Padahal pajak 10 persen yang diambil dari restoran dan perhotelan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk pembangunan,” jelas Nanan, sapaan akrabnya.

Bahkan, banyak pengusaha saat ini tidak mau dipasang alat Tapping Box, banyak pengusaha menganggap jika dipasang Tapping Box pendapatannya akan menurun.

“Untuk masyarakat tolong tanya ada tidak Tapping Box, kemudian mereka pakai tidak, padahal jelas itu kewajiban,” tambahnya.

Nanan mengatakan, berbeda halnya dengan usaha yang sudah memasang Tapping Box. Pembayaran pajak dari usaha ini jauh melampaui target.

“Contoh yang sudah menerapkan yakni CFC. Dalam sebulan mereka bayar Rp 80 juta, kemudian Hotel Dafam sebulan mereka bayar Rp 66 juta,” terangnya.

Nanan pun menyindir para pengusaha lokal yang ia amati selalu ramai oleh pengunjung. Tapi kenyataannya saat bayar pajak tidak kurang dari Rp 20 juta.

“Padahal kegiatan 10 persen ini untuk pembangunan dan mendatangkan masyarakat ke kota lubuklinggau, kalau ramai yang datang pengusaha itulah yang diuntungkan,” ujarnya.

Nanan mengungkapkan, berbeda dengan daerah Palembang pendapatan dari PAD saja sebesar Rp 1,3 Triliun, lalu Jambi Rp 700 miliar, dan paling besar yakni Bandung Rp 4 triliun. Sedangkan Lubuklinggau hanya Rp 120 miliar kecil sekali.

PENULIS : Jofan Saputra
EDITOR   : Dedi Ariyanto

Pasca Aksi Bom, Penjagaan Mapolres Mura Diperketat

Terkenal Kota Alpukat, Pemkot Lubuklinggau Siapkan 50 Hektar Ditanam