ilustrasi
in

Banyak Protes Pemilihan BPD

MUSIRAWAS,Silmed.id – Gelombang protes terkait pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Musi Rawas terus berdatangan, terkait hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Musi Rawas akan mengelar rapat bersama.

Kepala DPMD Musi Rawas Ahmadi Zulkarnain melalui Kabid Pemdes Rian Pratama mengatakan, gelombang protes dari masyarakat memang berdatangan, untuk selanjutnya akan dilakukan rapat bersama dengan unsur terkait.

“Kami akan datang per kecamatan untuk rapat bersama, camat, kades, ketua BPD dan ketua panitia yang akan dimulai Senin 30 September,” kata Rian Pratama kepada Silampari Media, Jumat (27/09/2019).

Lanjut Rian, dalam rapat bersama nanti, pihaknya akan menyampaikan beberapa materi terkait pemilihan BPD, agar semua pihak dapat memahami peraturan yang ada.

“Banyak pengaduan masyarakat kepada kami, setiap pengaduan pasti kami tanggapi, karena ada beberapa pengaduan bukan kewenangan kami, seperti hasil tes kesehatan jiwa, hal itu kewenangan dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang paham bahasannya juga pihak RSJ,”jelas Rian Pratama.

Paling banyak protes dari masyarakat sambung Rian yakni terkait mekanisme pemilihan, sebab didalam peraturan bupati (Perbup) nomor 85 tahun 2018, ada dua mekanisme pemilihan yang ditawarkan. Pada pasal 10 dijelaskan bahwa penetapan mekanisme pemilihan BPD disepakati melalui musyawarah desa (Musdes).

“Musdes diselegarakan oleh BPD dihadiri oleh anggota BPD, kades beserta perangkatnya, lembaga kemasyarakat desa, unsur perempuan dan unsur masyarakat. Adapun unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan,” ujarnya.

Dilain pihak, Realiasi (30) warga Desa Sembatu Jaya mengatakan, sekarang Bakal Calon (Balon) BPD didesanya, kembali melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, sebab didalam surat keterangan kesehatan jiwa dari RSJ Ernaldi Bahar Palembang, tidak mencantumkan lulus atau tidak lulus.

“Kami bingung, karena didalam perbup nomor 85 tahun 2018, pasal 25 point m, dikatakan bahwa nyata-nyata tidak tergangu jiwa dan ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari RSJ. Kami sudah melakukan cek kesehatan jiwa, didalamnya tidak dicantumkan bahwa saya mengalami ganguan jiwa, tapi pihak panitia mengatakan harus cek ulang, makanya banyak yang cek ulang ke RSJ di Bengkulu,”ujarnya.

Hal senada dikatakan Buston warga Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi, didesanya mekanisme pemilihan BPD mengunakan metode keterwakilan. Yang menjadi permasalahannya yakni Musdes yang digelar tidak sesuai Perbup.

“Musdes yang digelar tidak sesuai perbup, sebab yang memimpin musdes yakni kades dan sekdes. Saya bukan hendak memprotes kebijakan pemerintah desa, tapi belajar berdemokrasi, agar semua masyarakat yang memenuhi syarat, dapat ikut dalam pemilihan BPD. Saya minta musdes diulang lagi sesuai perbup,”pungkasnya.

PENULIS : Dedi Ariyanto

Tersangka Pembunuhan Ipung Masih Bisa Cengar Cengir

Kades Biaro Baru Diborgol