GUSUR - Beberapa lapak PKL yang berada di Pasar Inpres digusur serta diangkut paksa Pemkot Lubuklinggau akibat penertiban. Foto : Jofan Silmed
in

Banyak Lapak PKL Digusur, Pengamat : Harus Pikirkan Juga Solusi

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau seharusnya jangan hanya terfokus pada penertiban PKL saja. Akan tetapi harus memastikan aspek-aspek lainnya.

Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dan sosial, Eka Rahman kepada Silampari Media baru-baru ini. Eka, sapaan akrabnya memandang bahwa dirinya setuju bahwa dalam pengelolaan pasar yang sudah begitu semrawut perlu dilakukan penertiban. Namun harus ada juga solusi yang diberikan kepada PKL.

“Jika akan dilakukan relokasi, maka pemerintah memberikan jaminan bahwa di tempat baru mereka nanti, PKL tetap punya kios atau lapak. Bukan malah nanti diisi oleh pedagang baru atau kroni dari jajaran birokrasi,” jelas dia.

Ia melanjutkan, selain itu bahwa infrastruktur di tempat baru juga sudah tersedia jalan, transportasi dan posisi strategis. Karena hukum suply and demand akan tetap berlaku, dimana ada pelanggan, disitu pedagang akan berjualan.

“Namun jika akan direlokasi sementara, karena pasar akan di renovasi, maka selain hal-hal diatas juga harus ada jaminan pada PKL yang pindah bahwa mereka tetap akan mendapat tempat saat renovasi selesai,” lanjut dia.

Saat ditanyai, apakah penertiban yang dilakukan pemerintah memberikan dampak sosial dan ekonomi. Eka menjawab pasti ada.

“Terkait dampak soial dan ekonomi, tentu akan tetap ada. Kalau pedagang tidak berjualan maka tidak akan ada income dan mereka tidak akan mampu membayar kebutuhan keluarga seperti pangan, sandang, kebutuhan sekolah anak dan lain-lainnya. Bisa jadi ini akan berdampak juga pada kondusivitas keamanan. Pada titik ini, penanganan PKL perlu kebijakan lintas sektoral dari berbagai sisi untuk meminimalisir dampak-dampak tadi,” ungkapnya.

Menurut dia juga, jika dampak dari penertiban tersebut menimbulkan kerugian materil penggusuran lapak PKL, maka pemerintah harus memberikan win win solution.

“Apakah kemudian pedagang di rugikan? Tentu harus dilihat konteksnya. Apakah mereka membeli atau menyewa pada siapa, itu apakah pada pemerintah atau oknum. Kemudian hasil sewa atau beli itu masuk ke kas pemerintah atau tidak. Jika masuk, maka pemerintah harus carikan jalan keluar yang win win solution. Namun jika ulah oknum, maka harus juga dilakukan penertiban terhadap oknum tersebut,” tutup dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Rabu (2/10) pukul 07.00 WIB melakukan pembongkaran serta angkut paksa kepada PKL yang masih belum membongkar lapaknya di Pasar Inpres Lubuklinggau.

Pantauan Silampari Media, terlihat ratusan lapak semi permanen dibongkar oleh petugas. Lapak tersebut ada dibangun dengan menggunakan bahan kayu maupun besi. Pemilik lapak yang tidak ada ditempat langsung dibongkar oleh petugas. Namun masih ada saja beberapa pedagang yang berusaha membujuk petugas dengan meminta jangan membongkar lapak miliknya.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Surya Darma bahwa pihaknya sudah melakukan pemberitahuan kepada PKL, akan tetapi masih saja ada PKL yang ngeyel belum membongkar lapak mereka.

“Mau tidak mau, PKL yang belum membongkar lapak mereka, hari ini kami bongkar paksa. Karena pihak kami sebelumnya sudah melakukan pemberitahuan dari jauh hari,” tegasnya.

Dirinya juga menjelaskan, penertiban PKL ini sengaja dilakukan karena keadaan pasar sudah semakin semrawut.

“Kami tidak ingin pasar ini tidak enak dipandang. Karena kalau tidak dilakukan penertiban, lama kelamaan semakin semrawut. Artinya, masyarakat yang datang pun akhirny malas datang karena akses jalan pun sulit,” terang dia.

Sementara itu, salah satu pemilik lapak yang dibongkar, Ali (50) mengatakan bahwa dirinya bukan tidak mau membongkar lapak miliknya. Akan tetapi faktor kesibukan.

“Yo berapo hari ini kami nih ado kesibukan. Jadi informasi tu baru-baru inilah tahu. Tapi waktu kami ke pasar sudah ado pembongkaran,” kata pria yang berjualan ayam ini.

Ia pun mengeluh jika harus pindah dari jualan di pinggir jalan. Karena mengakibatkan berkurangnya omzet.

“Kalau di sini, sehari kami jual ayam biso 10 sampai 13 kg. Tetapi kalau dipindahkan yang pasarnyo sepi, sehari belum tentu ado sikok wong yang beli,” keluhnya.

Namun walaupun demikian, dirinya hanya bisa pasrah jika Pemkot Lubuklinggau ingin melakukan penertiban, asalkan ada solusi.

“Dak apo-apo asalkan jangan aku dewekan. Apo katek kejelasan,” tutup dia.

PENULIS : Jovan Saputra
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

34 Club Futsal Sekolah Ikuti Turnamen Futsal

Tiga Balon Bupati Ngambil Formulir