Pemberi keterangan ahli pengadaan dan kontruksi, Ir. Soepartono ST, MM, MH saat disumpah sebelum memberikan keterangan pada sidang yang diadakan, Kamis (28/11/2019). Foto : Aulia Silmed
in

Ahli: Pokja Bisa Dipidana Karena Melanggar Perpres 54 tahun 2010

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Pengadilan Negeri (PN) Klas 1B Lubuklinggau kembali menyidangkan perkara perdata, pada Kamis (29/11/2019) dengan agenda pemeriksaan saksi. Adapun yang dihadirkan dari penggugat adalah Ir. Soepartono ST, MM, MH yang telah berkompetensi sebagai pemberi keterangan ahli pengadaan dan kontruksi.

Sebelum memberikan keterangannya Ir Soepartono diambil sumpahnya yang dibimbing langsung oleh Ketua Majelis, Andi Barka didampingi hakim anggota, Siti Yuristia dan Ferdinaldo serta PP (Panitera Pengganti) Rahmat Wahyudi, dengan dihadiri kedua belah pihak.

Pertama pihak penggugat dikuasakan Gress Selly dan tergugat diwakilkan JPN (Jaksa Pengacara Negara) Romi, Dedi dan Rahma.

Kemudian pertanyaan pertama yang diajukan Gress Selly kepada ahli agar menjelaskan prinsip-prinsip PBJ (Pengadaan Barang Jasa). Dan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD (Dewan Pengurus Daerah) HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Jawa Tengah ini menjawab, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

“Apa itu E-Proc dan SPSE,” tanya Gress Selly selanjutnya.

“E-procurement adalah system pengadaan yang difasilitasi dengan soft ware elektronik, sedangkan SPSE yaitu merupakan aplikasi secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda seluruh Indonesia,” jawabnya.

Soepartono juga menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanggah, ketika ditanya Gress Selly tentang sanggah dalam PBJ melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Diantaranya sanggah kualifikasi, sanggah di masa penawaran dan sanggah banding.

Terdapat empat kriteria sanggah di masa penawaran antara lain kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran, penyimpangan ketentuan dan prosedur (Perpres 16/2018 dan dokumen pemilihan, rekayasa atau persekongkolan yang bertujuan untuk menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan terakhir ialah penyalahgunaan wewenang dalam hal ini adalah Pokja, UKPBJ, PPK, PA atau KPA serta Kepala Daerah.

Kemudian tindak lanjutnya sambung Soepartono. Seharusnya dilakukan evaluasi ulang, tapi tidak dilakukan.

“Seharusnya dilakukan penawaran ulang artinya peserta yang kemarin nawar diminta nawar lagi. Lalu tender ulang. Tapi Pokja langsung ke tender ulang.Untuk melakukan tender ulang, itu harus ada pernyataan gagal oleh PA/KPA,” ucapnya.

Ini agak kontradiktif, disatu sisi mengakui bahwa dokumennya salah tapi pada sisi lainnya mereka mengalibikan atau menunjukkan bahwa ada sanggah.

“Sehingga menurut penilaian saya, pihak ULP ini telah melanggar pasal 51 Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu Pokja tersebut telah melanggar pasal 118 ayat 7, Perpres (Peraturan Presiden) nomor 54 tahun 2010 bisa dikenakan sanksi yakni, sanksi administrasi, ganti rugi dan bisa dituntut pidana,” tegasnya.

Usai mendengarkan keterangan dari pemberi keterangan ahli pengadaan dan kontruksi tersebut, Majelis hakim kemudian menunda sidang, dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis (5/12/2019) dengan agenda Pemeriksaan saksi dari pihak tergugat atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muratara.

Pada sidang sebelumnya, Penilai Ahli dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi), Ir Sastra Suganda, terungkap fakta bahwa pembatalan pemenang lelang proyek jalan Simpang Biaro Baru Kabupaten Musi Rawas Utara terkesan melawan hukum.

“Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sanksi pidana menurut PA (Penilai Ahli) karena tiga hal. Pertama, pembatalan pemenang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) no. 16 Tahun 2018 jo PP No. 54 Tahun 2010. Kedua, adanya ketidak transparanan tentang sanggah yang dilakukan dalam SPSE. Terakhir, menimbulkan kerugian bagi penggugat,” kata Gress Selly.

Ia meneruskan, berdasarkan PP No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 118 ayat 7, apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, ULP: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan PT Ahba Mulya ke PN Klas 1B Lubuklinggau, berawal dari pembatalan sepihak, pemenang tender proyek jalan Simpang Biaro dan Rawas Ilir sebesar Rp11,4 miliar oleh Pokja III ULP (Unit Lelang Pengadaan) Kabupaten Muratara.

Dimana menurut Gress Selly, pembatalan tersebut sangat merugikan PT AHBA Mulya dan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun isi dari gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Muratara bahwa kliennya mengalami kerugian materil dan immaterial.

“Dalam berkas gugatan yang kami sampaikan, kami menuntut pihak Pemerintah Kabupaten Muratara untuk mengganti kerugian yang dialami, baik secara materi senilai Rp 150 juta dan Immaterial sebesar Rp 1 miliar,” tukasnya.

PENULIS : Aulia Azan Siddiq

Lima Penyandang Disabilitas Melamar CPNS di Mura

1.299 Sembako Murah Dijual di Muara Lakitan