foto: Jalan Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara. Adi_Doc. Silmed
in

Administrasi Status Jalan dan Jembatan di Muratara Masih ‘Amburadul’

MURATARA, Silmed.id – Status jalan berdasarkan administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sejak berdiri hingga kini masih amburadul. Beberapa ruas jalan hingga kini belum diketahui statusnya. Hal ini terungkap saat rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara bersama mitranya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Muratara belum lama ini.

“Kami mempertanyakan status jalan di Kabupaten Muratara, sejumlah ruas jalan yang ada ternyata statusnya masih belum jelas. seperti ruas jalan di Kecamatan Karang Dapo, Nibung dan sebagainya. Ada beberapa diantaranya masih berstatus jalan Kabupaten Musi Rawas,” ungkap Ahmad Yudi Nugraha, Ketua Komisi III DPRD Muratara.

Sementara I Wayan Kocap, anggota Komisi III DPRD Muratara menjelaskan bahwa Kabupaten Musi Rawas sudah menyerahkan semua asset yang berada di di wilayah Muratara kepada kabupaten yang berslogan Bumi Lan Serasan Serundingan ini, termasuk jalan dan jembatan. Hanya saja dinas yang bersangkutan belum menindaklanjuti status asset jalan dan jembatan itu.

“Saat penyerahan asset itu saya dan pak Ruslan (Wakil Ketua Komisi III DPRD Muratara) masih menjadi Anggota Dewan Kabupaten Musi Rawas. Kami menyaksikan hal itu. Jadi, mengapa hingga saat ini status jalan dan jembatan tidak juga diperbarui?” tanya I Wayan Kocap.

Menanggapi hal ini, Amrullah selaku Kepala DPU-PR Muratara mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan perbaruan status jalan dan jembatan di Kementrian PU-PR. Namun saat ini pihaknya masih melaksanakan beberapa pekerjaan terkait kegiatan tahun 2020.

“Insyaallah, kami akan kerjakan pada akhir februari dan pada awal Maret, perbaruan status jalan dan jembatan bisa tuntas,” ujar Amrullah.

Untuk diketahui, status jalan atau hierarki jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan, berdasarkan administrasi pemerintahan dan berdasarkan muatan sumbu yang menyangkut dimensi dan berat kendaraan. Penentuan klasifikasi jalan terkait dengan besarnya volume lalu lintas yang menggunakan jalan tersebut, besarnya kapasitas jalan, keekonomian dari jalan tersebut serta pembiayaan pembangunan dan perawatan jalan.

Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Selain klasifikasi administrasi pemerintahan, juga ada klasifikasi berdasarkan fungsi jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Kemudian ada juga klasifikasi berdasarkan beban muatan sumbu yakni jalan kelas I, Kelas II, Kelas III A, Kelas III B dan Kelas III C.

PENULIS: Dodi Chandra

Gunakan Internet dengan Bijak

Komplotan Pembobol Rumah Ditangkap, Satu Masih Pelajar