ilustrasi
in

45 KPM Dilaporkan Penerima Bansos Dilaporkan Mampu

MUSI RAWAS, Silmed.id – Sebanyak 45 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dilaporkan sudah menjadi keluarga mampu dan diminta untuk segera mengundurkan diri.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas, Agus Susanto didampingi Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Anggraini kepada Silampari Media, pada hari Rabu (7/8/2019) mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan puluhan KPM sebenarrnya keluarga mampu.

“Setidaknya sebanyak 45 KPM berpotensi bakal keluar atau mengundurkan diri penerima Bansos, karena dianggap sudah menjadi keluarga mampu. Hal itu sudah dilaporkan oleh pendamping dan juga perangkat desa,” jelasnya.

Hanya saja dilanjutkannya, pengunduran 45 KPM tersebut tidak bisa serta merta langsung dicabut atau dihapuskan dari data KPM Bansos. Sebab yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan secara tertulis, bahwasanya benar-benar mengundurkan diri.

“Kalau kami tentunya menyambut baik, tapi tetap kami minta mereka harus membuat surat pernyataan terlebih dahulu. Dari 44 KPM tersebut, semuanya adalah KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan satu KPM non-PKH yang tentunya sudah melalui musyawarah Desa atau Kelurahan,” ucapnya.

Dijelaskannya, dari 45 KPM tersebut, yakni dari Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri sebanyak 23 KPM, Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti 18 KPM, Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo 1 KPM dan Desa Q1 Tambah Asri ada dua 2 KPM. Sedangkan untuk satu KPM non-PKH yang mengundurkan diri yakni di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit.

Disampaikannya, ada tiga kategori yang dapat bisa mengeluarkan KPM dari penerima bansos, yakni habis komponen, kesadaran KPM dan penilaian bisa dari banyak pihak, bisa dari lingkungan dan aparat pemerintah.

“Ada secara kesadaran sendiri mengundurkan diri, ada juga yang dipangil dan diberikan pengertian oleh Kades. Setelah mereka menyatakan mundur dengan surat pernyataan tertulis, maka selanjutnya data yang ada pada pendamping desa melalui aplikasi langsung dimatikan,” jelasnya.

Kemudian disinggung mengenai proses pengisian untuk mengantikan KPM yang mengundurkan diri tersebut. Ia mengakui, prosesnya disesuaikan dengan jenisnya bansosnya. Untuk pengisian PKH sendiri sendiri menjadi kewenangan dari Kementrian Sosial (Kemensos), berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).

“Artinya kalau mereka ini dihapuskan, maka kuota yang ada akan berkurang. Pengantinya nanti akan diambil dari data BDT, langsung oleh Kemensos yang menentukan data oengantinya tersebut. Sedangkan untuk pengisian yang non-PKH, sudah ada daftar tunggunya dan tetap mengacu pada data BDT. Namun harus tetap difalidasi dulu melalui musyawarah desa,” pungkasnya.

PENULIS : Dedi Ariyanto
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Musim Kemarau, Sungai Rupit Tampak Seperti Pantai

Mafia Selangit dan Ledies Lubuklinggau, Juara Mandi Aur Futsal Competition