Kajari Lubukloinggau, Hj Zairida menandatangani MoU dengan Pemkab Muratara. Foto : ist
in

Pemkab Muratara MoU Dengan Kajari Lubuklinggau

MURATARA, Silmed.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha Negara, Selasa (30/7/2019).

Penandatangana MoU tersebut berlangsung di ruang Auditorium Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muratara dihadiri langsung oleh Bupati Muratara HM.Syarif Hidayat, Kepala Kajari Lubuklinggau, Zairida beserta sejumlah anggotanya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam wilayah Kabupaten Muratara.

Bupati Muratara, HM. Syarif Hidayat mengatakan MoU ini adalah satu hal yang penting karna selaku manusia biasa mempunyai tugas yang berat, mesti ada aturan tapi mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini tingkat kesalahan bisa lebih diperkecil apalagi dalam Dana Desa (DD).

“Dana Desa itu tentunya punya tujuan khusus yakni untuk membangun Desa, maka dari itu kita harus monitor bersama,”katanya.

Bupati berpesan kepada seluruh Kepala Desa agar menggunakan DD dengan sebaik baiknya, jalankan aturan dengan baik maka kedepan tidak akan bersentuhan dengan hukum.

“Kedepan kita akan awasi setiap Desa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan,”pesannya.

Sementara itu, Kepala Kajari Lubuklinggau, Zairida mengatakan pihaknya sangat konsen dengan Kabupaten Muratara namun dirinya juga mengaku bahwa di Kajari Lubuklinggau masih keterbatasan pegawainya, karna Kajari Lubuklinggau ini melingkupi tiga Daerah yaitu Lubuklinggau, Musi Rawas (Mura) dan Muratara apalagi pada saat turun ke lapangan.

“Dalam pengawasan, kami juga tidak terlepas dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) makanya setiap saat kita melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran,”ucapnya.

Bila terjadi kebocoran anggaran lanjut orang nomor satu di Kajari Lubuklinggau, pihaknya juga akan melakukan Pembahasan dengan Apip.

“Kami juga tidak segan segan untuk melakukan penindakan represip bila laporan tersebut dengan bukti buktinya dilapangan,”ujarnya.

Lebih jauh Zairida menegaskan, bila suatu kasus sudah ditangani oleh pihak Kajari maka tidak satupun yang bisa menginterpensinya termasuk juga dengan pihak media.

“Walaupun dengan pemberitaannya untuk menetapkan sesuatu kasus kami juga tidak bisa diinterpesi oleh media, karna suatu kasus itu ada prosesnya,”ungkapnya.

Sealin itu Kajari juga siap mendampingi jika diminta untuk mendampingi Pemkab Muratara.”Kami sebagai pennyelenggara negara siap mendampingi jika ada permohonan untuk pendampingan, sekali lagi kami siap membantu dan jangan ragu ragu untuk datang ke Kantor,”tegasnya.

Masih dikatakan Kepala Kajari, jika ada perbuatan perbuatan yang melanggar hukum, nanti pihaknya akan tindak secara prepentif. Ia mencontohkan seperti pelelangan harus transparan dan terbuka.

“Kalau ada yang minta minta uang rokok telpon saja kebagian kami di kejaksaan dan kami juga tidak ada istilahnya Vi,”pungkasnya.

PENULIS : Hengki Pransis
EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Terkait Penggantian Rok Paskibra Menjadi Celana, Dispora Akui Belum Terima Edaran

Pemda Muratara Gelar Puncak Gernas Baku se-Indonesia