Bupati Muratara, Syarief Hidayat melepas kontingen Muratara untuk mengikuti Porprov 2019, Jum'at (15/11/2019). ist
in

105 Kontingen Muratara yang Dilepas Bupati Sepertinya Hanya Untuk Mengikuti Defile

MURATARA, Silmed.id – Sebanyak 105 kontingen Kabupaten
Muratara dilepas secara resmi oleh Bupati, Syarief Hidayat pada hari Jum’at (14/11/2019) sepertinya hanya sekedar mengikuti defile pembukaan Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) ke XII yang diadakan di Kota Prabumulih.

Adapun acara pelepasan tersebut juga dihadiri oleh Sekda Muratara Alwi Roham, Sekwan Saidi HZ, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Deni Andri, Asisten I dan OPD di rumah jabatan Bupati Muratara.

Adapun cabor (cabang olahraga) yang akan diikuti hanya dua diantaranya Atletik dan Pencak Silat saja.

Pada kesempatan itu Syarief Hidayat mengucapkan selamat bertanding. Kepada atlet juga disampaikan untuk berjuang dengan maksimal dan tetap menjaga kekompakan disamping harus menjaga nama baik Muratara.

“Selamat bertanding, jaga nama baik Muratara karena kita sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Hati-hati di jalan dan jaga kesehatan,” ucapnya.

Ketua Harian KONI Muratara, Syapran Zainal bersama Walikota Lubuklinggau dan DPRD Provinsi Sumsel, Sabtu (16/11/2019). Dikatakan Syapran di akun FB miliknya, “Sebagai utusan resmi KONI Muratara, bukan utusan siluman,”.

Sedangkan Ketua Harian KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Muratara, Syapran Suprano mengatakan bahwa kontingen tersebut tidak dapat diikut sertakan dalam seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan, sebab pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi.

“Kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi karena sudah tutup dan tidak ada anggarannya,” ujarnya.

Dilanjutkan Syapran bahwa sebelumnya mantan Kadispora, Haidiri Kalingi juga pernah melakukan pendekatan agar KONI bersedia mengeluarkan surat rekomendasi, namun tetap tidak dapat.

“Ketua Umum KONI Muratara, Devi Suhartoni pada tanggal 17 September 2019 lalu telah mengeluarkan surat keputusan nomor 22/KONI/MRU/IX/2019 perihal ketidak ikut sertaannya Porprov 2019. Surat tersebut juga sudah disampaikan dan diterima oleh Gubernur,” terangnya.

Menindaklnjuti serat tersebut sambung Syapran, maka keluarlah surat edaran yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru dan dirinya sebagai ketua harian KONI Muratara.

Syapran menduga dengan ikutnya kontingen Muratara dalam Porprov tersebut, besar indikasi terdapat pemalsuan tandatangan yang dilakukan oknum, mengingat dalam surat edaran sebelumnya, telah menjadi konsumsi publik yang telah tertuang dalam pemberitaan, jika kabupaten Muratara tidak ikut andil dalam Porprov.

Dirinya juga mempertanyakan mengenai apakah mereka memakai surat rekomendasi dari KONI atau tidak, jika mereka memakainya berarti indikasi kuat mereka memalsukan tanda tangan, karena peserta Porprov harus ada rekomendasi dari KONI Muratara.

“Jika mereka ada izin tertulis dari KONI dan disana ada cap atau logo, serta tanda tangan dari ketua KONI, maka mereka teridikasi telah melakukan pemalsuan tanda tangan,” terangnya.

Sementara itu Ketua KONI Sumsel, Dennie Zainal pada hari Selasa (5/11/2019) juga membenarkan bahwa kontingen asalah Kabupaten Muratara terancam gagal ikut Porprov 2019, lantaran belum mengantongi izin KONI setempat, terkait adanya permasalahan internal.

Menurut Dennie Zainal kalau rekomendasi KONI Kabupaten/Kota menjadi syarat mutlak mengikuti Porprov, sehingga wajib dimiliki.

“Sejauh ini rekomendasinya masih kita tunggu. Jika keluar, artinya kontingen Muratara bisa ikut Porprov. Jika tidak keluar, ya artinya gagal,” terangnya.

Ia melanjutkan, kalau sampai itu terjadi (tidak ada izin KONI), maka perwakilan Kabupaten Muratara tetap bisa mengikuti defile pembukaan Porprov.

“Tetapi kalau ikut bertanding tidak. Aturannya ketat dan sudah berkonsultasi ke KONI Pusat. Rekomendasi, sifatnya mutlak dikantongi, apalagi ini multi event,” akunya.

Jadi mari kita tunggu saja apakah 105 kontingen Muratara yang telah berangkat dan dilepas Bupati Muratara, Syarief Hidayat dapat mengikuti pertandingan di Porprov 2019 ke XII ini.

Jika mereka ikut bertanding, artinya mereka telah mengantongi izin dari KONI Muratara. Akan tetapi pihak KONI Muratara sendiri mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tersebut…!!!

Polemik antara KONI Muratara dengan Bupati Muratara sendiri bermula tidak disetujuinya anggaran sebesar Rp 2,8 miliar yang tidak disetujui Bupati berarti tidak adanya dukungan untuk mengikuti Porprov. Menurut Bupati anggaran sebesar Rp600 juta yang sudah disetujui itulah dana untuk mengikuti Porprov tahun 2019.

Anggaran sebesar Rp 2,8 miliar itu sendiri berdasarkan usulan pembiayaan masing-masing cabor dalam mempersiapkan atletnya, mulai dari persiapan, pembinaan, pemusatan latihan try out, pra Porprov bagi cabor yang memakai system tersebut.

Nah berdasarkan usulan tersebut, KONI Muratara mengajukan proposal dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Muratara untuk Porprov berikut dana operasional KONI selama satu tahun dengan total Rp2,8 miliar.

Ajuan tersebut disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Muratara saat dimasukkan dalam RAPBD tahun 2019.

Setelah APBD tahun 2019 disahkan, barulah diketahui bahwa anggaran yang diajukan KONI, hanya disetujui oleh Bupati Muratara sebesar Rp 600 juta.

Syapran pada waktu itu sudah menyampaikan bahwa polemic dana untuk Porprov ini harus di clearkan agar tidak menjadi persoalan di mata publik, sebab dapat merugikan ke dua belah pihak.

“Dana hibah operasional KONI tersebut, sampai bulan Agustus belum juga dicairkan, sedangkan berkas permohonan pencairan masih di meja kerja Bupati, sementara banyak dan hibah lain yang lebih dulu dicairkan,” tukasnya.

PENULIS : Aulia Azan Siddiq

Nunggak Sebesar Rp 4 M Selama 4 Bulan, RSSA Menanti Kepastian Dari BPJS

Mahasiswi Ditembak Kakak Ipar