Kepala Dinas Koperasi dan Pengelolaan Pasar Lubuklinggau. Emra Endi Kusuma, Foto : net
in

100 Koperasi Tak Aktif di Lubuklinggau Bakal “Disehatkan”

LUBUKLINGGAU, Silmed.id – Koperasi merupakan “Sokoguru” bangsa Indonesia, satu kata terkenang sejarah ucapan Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia yang menegaskan bahwa koperasi merupakan pilar atau tiang utama perekonomian bangsa.

Hal ini juga yang masih dipegang teguh oleh Dinas Koperasi dan Pengelolaan Pasar Lubuklinggau. Emra Endi Kusuma, yang baru dua hari menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Pengelolaan Pasar Lubuklinggau menegaskan bahwa saat ini fokus pihaknya adalah mengembalikan marwah koperasi yang sebenarnya di tengah masyarakat dengan menjadikan koperasi yang sehat, yakni sehat secara kelembagaan, keanggotaan, maupun usaha.

“Basic awal saya pertama kali dinas adalah perkoperasian, koperasi jika dijalankan dengan baik akan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Untuk itu, mulai hari ini sekaligus momentum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli besok kami semua berkomitmen untuk “berlari” mengejar ketertingggalan dengan fokus memperbaiki sistem terlebih dahulu,” ujar pria yang pernah di tugaskan pada Lembaga Koperasi di Timor Timur pada tahun 1994 silam ini kepada Silampari Media, Kamis (11/07/2019).

Saat ini di kota Lubuklinggau sendiri ada 209 koperasi yang terdaftar dengan 109 koperasi aktif dan 100 koperasi tidak aktif.

“Fokus kami adalah pembinaan koperasi-koperasi yang tidak aktif ini agar bisa kembali sehat serta koperasi yang sudah sehat akan semakin berkembang. Kami mengharapkan ke depan koperasi akan menjadi pilar penting untuk perekonomian masyarakat Kota Lubuklinggau,” ujar Emra.

Emra mengatakan jika pihaknya akan jemput bola ke tengah masyarakat yang masih berkomitmen untuk maju bersama koperasi.

“Di dalam prakteknya nanti kami akan gunakan dua sistem, sistem pertama kami akan jemput bola ke alamat koperasi dan berdiskusi terkait permasalahan apa yang menjadikan koperasi sakit atau apa yang menjadi kekurangan koperasi tersebut, kedua kami akan siapkan pelatihan bagi pengurus koperasi terkait kelembagaan, keanggotaan, dan usaha yang dalam hal ini dilingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” Sambungnya.

Namun pihak Dinas Perkoperasian dan Pengelolaan Pasar tidak akan segan-segan menutup koperasi yang sudah tidak bisa lagi dibenahi.

“Seperti misalnya Rembuk Anggota Tahunan (RAT). Hal tersebut wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Setelah kita beri pemahaman dan pelatihan namun masih saja koperasi tidak melakukan RAT maka koperasi tersebut koperasi tidak sehat dan kami tidak segan untuk menutupnya,” Ujar pria yang sebelumnya berdinas di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Lubuklinggau ini.

Emra pun sudah punya strategi khusus untuk mengembalikan kejayaan Perkoperasian khususnya di Kota Lubuklinggau.

“Permasalahan utama koperasi dan UMKM kita ini adalah permodalan, kemitraan, dan promosi. Ke depan dengan bekerjasama bersama perusahaan swasta maupun BUMN seperti Bank, kami akan minta CSR mereka untuk menyasar pelaku usaha kecil maupun koperasi sehingga permodalan akan terbantu. Selain itu Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Perkoperasian dan Pengelolaan Pasar akan senantiasa melakukan promosi terhadap koperasi-koperasi berprestasi dan akan kami carikan mitra yang pas untuk berkolaborasi mengembangkan usahanya,” ujar Emra.

Dirinyapun menghimbau kepada masyarakat untuk berhenti melabeli rentenir dengan sebutan koperasi. Karena menurutnya koperasi itu harus memiliki lembaga, anggota, dan usaha, bagi rentenir yang notabenenya merupakan uang pribadi itu bukan koperasi.

“Masyarakat jangan sampai terjebak, daripada meminjam dengan rentenir lebih baik ikut anggota koperasi yang lebih trrjamin oleh regulasi,” ungkap Emra.

Ia pun berharap ke depan kelak koperasi Indonesia khususnya Kota Lubuklinggau akan semakin sehat dan semakin berjalan baiknya kemitraan antara UMKM dan Perusahaan besar untuk mempercepat upgrade UMKM yang dinaungi koperasi.

PENULIS : Bayu Pratama Sembiring

EDITOR : Aulia Azan Siddiq

Warga Dilarang Membakar Lahan

Besok Dana PKH Sampai 100 Persen Kepada KPM